loading...

Sumut

Nasional

Dunia

Peristiwa

loading...

14 Perusahaan Gulung Tikar, Ribuan Pekerja Dirumahkan di Belawan. Ini Penyebabnya...

Tim Redaksi: Minggu, 25 November 2018 | 21:19 WIB

Ratusan kapal nelayan tak melaut

MEDAN UTARA |Pemberlakuan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen - KP) Nomor 71 tahun 2016 berdampak buruk dalam dunia usaha perikanan nasional, termasuk di Kota Medan. Ada belasan perusahaan yang dinyatakan gulung tikar, sehingga berdampak hilangnya mata pencaharian ribuan nelayan dan turunannya di lingkup Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan (PPSB).

Hal itu disebutkan M Gultom, selaku Ketua Assosiasi Pengusaha Perikanan Gabion Belawan (AP2GB). Katanya, pelarangan alat tangkap jenis pukat hela dan pukat tarik sesuai Permen KP 71/2016 sangat berdampak buruk di semua sektor bisnis perikanan.

Menurut data yang mereka miliki, dari 628 kapal ikan yang ada, sekitar 70 persen tidak boleh lagi melaut. Hal ini lah yang berdampak pada dirumahkannya para nelayan dan karyawan perusahaan pendukung yang berada di kawasan Gabion, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan dalam tiga bulan terakhir. Bahkan,

"Seikitnya ada 10 perusahan perikanan dan 4 perusahaan penyalur BBM yang beroperasi di Gabion Belawan, termasuk penyalur es batangan sudah gulung tikar. Peraturan itu sunggguh membuat lumpuh aktivitas perekonomian. Pengangguran pun jadi bertambah. Pasokan ikan pun jadi sulit. Makanya harga ikan belakangan ini makin selangit," ungkap M Gultom Minggu (25/11).

Ungkap M Gultom yang didampingi Sekretarisnya, Alfian MY, pasokan ikan menurun dalam kurun pertahunnya. Pada tahun 2015 pasokan ikan mencapai 50.801,63 ton, pada tahun 2016 pasokan ikan mencapai 30.615,72 ton dan tahun 2017 pasokan ikan mencapai 28.709,33 ton. Penyebabnya, banyak kapal ikan dengan alat tangkap pukat hela dan pukat tarik tidak boleh melaut.

"Kita bukan tidak mendukung aturan Permen KP 71/2016, tapi kenapa sampai saat ini pengganti alat tangkap larangan itu belum juga dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Sehingga, banyak yang dirugikan, seharusnya pemerintah pusat memberikan toleransi untuk memberikan kapal - kapal ini untuk melaut, sebelum alat tangkap pengganti diterbitkan," ujar M Gultom.

Harapannya, kepada pemerintah daerah harus mampu mendorong dan memberikan solusi kepada pemerintah pusat, untuk membolehkan kapal yang dilarang melaut, mengingat dampak pengangguran dan kerugian secara ekonomi terus dirasakan di Gabion Belawan.

"Lihat sekarang ini, dampak pengangguran terjadi, tingkat kriminalitas meningkat. Banyak nelayan yang dirumahkan, harus melakukan tindakan di luar sehat, mereka sudah lapar terpaksa merampok, itu sudah ada beberapa kejadian di sekitaran Gabion Belawan. Kami, berharap kepada gubernur untuk bisa peduli melihat dampak yang terjadi, agar nelayan untuk diperobolehkan melaut sebelum alat tangkap pengganti diterbitkan," pinta Gultom.

Seorang nelayan, Yadi Sitorus yang kini menganggur sejak tiga bulan belakangan, harus merasakan keseharian tanpa kerja dan pendapatan. Bahkan, pria berusia 31 tahun ini harus hidup luntang lantung di sekitaran Gabion Belawan.

"Aku sudah tiga bulan tidak lagi melaut, karena kapal tidak boleh berangkat. Jadi, aku kerja apa adanya disini, kadang aku mancing. Mau pulang ke kampung di Kisaran malu, karena tidak ada uang. Harusnya, pemerintah memikirkan nasib yang kami alami ini, agar kami tidak melaut," ungkap Yadi.

Terpisah anggota DPRD Sumut, Sutrisno Panaribuan, menegaskan, pemerintah Sumatera Utara melalui gubernur harus mancari solusi kepada Menteri Kelautan Perikanan. Sehingga, dapat merumuskan solusi  yang dihadapi nelayan di Sumatera Utara.

"Peraturan yang dikeluarkan, banyak menimbulkan masalah. Ada nelayan yang mendukung dan menolak, sehingga di dua sisi nelayan ada yang dirugikan dan diuntungkan. Makanya, kita minta gubernur dan Ketua DPRD Sumut, untuk saling kordinasi menjelaskan masalah ini ke menteri," kata Sutrisno.

Harapan politisi PDI Perjuanga ini, seluruh komponen yang terlibat dalam pemecahan masalah itu, harus menampung seluruh aspirasi nelayan. Maka, pimpinan daerah dapat membicarakan masalah nelayan Sumatera Utara ke menteri, makanya perlu dilakukan rapat konsultasi, sebelum menjumpai menteri. (mu-1)

Baca Juga

Komentar

Berita Terbaru

Berita Terkait

 
google-site-verification: google2bb360bc5f99c801.html