 |
| Bupati Madina melakukan konferensi pers terkait aksi unjuk rasa masyarakat Desa Singkuang I. |
MANDAILING NATAL| Bupati Madina HM Jafar Sukhairi Nasution beranggapan aksi warga Desa Singkuang I yang berunjuk rasa di depan PT Rendi Permata Raya ditunggangi kepentingan politik.
Anggapan seperti itu menurut Sukhairi, dikarenakan adanya penggalangan dana dan bantuan logistik didistribusikan kepada warga di lokasi.
"Saat ini logistik mengalir terus ke Singkuang, karena ini sudah memasuki tahun politik. Saya bahkan tahu grup mana yang menyalurkan logistik pada hari tertentu," sebut Sukhairi saat menggelar konferensi pers di aula kantor bupati, Rabu (29/3/2023) sore.
Sukhairi mengatakan, pemerintah daerah konsentrasi memperjuangkan hak-hak masyarakat Desa Singkuang I untuk mendapatkan lahan plasma dari perusahaan PT Rendi Permata Raya.
"Perlu kami jelaskan, bahwa Pemkab Madina konsen terhadap bagaimana memperjuangkan hak-hak normatif, hak-hak masyarakat Desa Singkuang I," sambungnya.
Atas anggapan aksi warga Desa Singkuang I ditunggangi kepentingan politik pun memantik komentar petinggi Partai Politik di Kabupaten Madina.
Menurut Ketua Partai Golkar Madina, H Aswin Parinduri adanya penggalangan bantuan dari sekelompok orang berawal karena rasa empati dan prihatin melihat masyarakat telah menginap berhari-hari di lokasi.
"Soal tuduhan aksi warga ini ditunggangi, saya kira kita tanya hati masing-masing saja, apalagi ini sedang ibadah puasa. Sederhana saja, seandainya orang tua kita diposisi itu apa kita biarkan mereka kelaparan? Kita lihat sendiri warga di sana sudah berhari-hari hingga sudah memasuki minggu kedua melakukan aksi bahkan mereka menginap di lokasi. Mulai anak muda hingga lanjut usia ikut. Mereka meminta belas kasihan dan perhatian semua pihak untuk perjuangan yang telah bertahun-tahun tak kunjung terselesaikan," kata Aswin kepada Metro Online, Kamis (30/3/2023) menanggapi anggapan Bupati Madina itu.
Aswin lantas mempertanyakan apa yang salah ketika ada sekelompok orang memberikan perhatian dan peduli melihat aksi warga yang sudah berlangsung hampir dua pekan di lokasi.
“Lantas ada kelompok yang membantu, apa salahnya disitu? Saya sendiri ikhlas memberikan bantuan dan hanya berharap imbalan yang maha kuasa, apalagi kan ini bulan penuh berkah. Kita peduli dan perhatian itu karena sudah hampir dua pekan masyarakat kita masih bertahan di lokasi," ujarnya.
Ketua PDIP Madina, Teguh W Hasahatan berpendapat adanya penggalangan dana dan bantuan logistik didistribusikan kepada massa aksi, itu menunjukkan masyarakat Madina masih memiliki solidaritas, empati dan kepedulian yang tinggi terhadap persoalan kemanusiaan.
"Persoalan Palestina, Rohingya sebagian dari kelompok masyarakat Madina pun menggalang donasi. Konon lagi masyarakat Singkuang I yang notabene adalah saudara terdekat kita. Apa yang salah disitu? Malah Inikan menunjukkan masyarakat Madina masih memiliki solidaritas, empati dan kepedulian," ungkap Teguh.
Menurut dia, aksi unjuk rasa warga Desa Singkuang I sangat tidak tepat dikatakan ditunggangi kepentingan politik. Terlebih, hanya karena alasannya ada sekelompok orang melakukan penggalangan dana dan memberi bantuan logistik kepada warga di lokasi.
"Saya pikir itu bantuan sekelompok orang murni untuk membantu perjuangan masyarakat dalam menuntut hak-hak mereka yang selama ini belum diberikan perusahaan," imbuhnya.
Sementara, Ketua PPP Madina, Irwansyah Lubis menilai persoalan yang menyangkut ranah publik tentu tak akan terhindarkan dari kepentingan politik. Namun, bukan itu paling utama tetapi bagaimana dalam menyikapi dan mencari solusi terbaik menyelesaikan persoalan.
"Kalau saya berpikir tidak terlalu jauh kesana, karena dapat kita pahami jika terkait ranah publik tentu tak akan terhindarkan dari politik. Tinggal bagaimana menyikapi dan mencari solusi jalan tengah atau win-win solution yang dilakukan baik Pemda, PT Rendi Permata Raya dan masyarakat untuk menyelesaikan persoalan," kata mantan aktivis HMI ini.
Melihat persoalan itu tak kunjung menemui kesepakatan antara pelbagai pihak, sehingga kata dia, langkah paling tepat sebaiknya berfokus mencari solusi bersama untuk subtansi masalah yakni pemenuhan hak dan kewajiban.
"Karena yang saya lihat sudah beberapa kali rapat tetapi mengalami kebuntuan, maka saya pikir langkah paling tepat bagaimana memecah kebuntuan komunikasi antara para pihak. Karena jika terjadi kebuntuan tidak boleh dibiarkan berlama-lama, karena dua hal yang bertolak belakang tidak akan mungkin terlaksana. Jadi harus ada titik temu atau jalan tengah, kalau istilah lapangannya para pihak harus ada yang siap kalah sedikit tapi bisa menang banyak," kata Irwansyah.
"Mencari solusi pada substansi masalah terkait pemenuhan hak dan kewajiban para pihak. Bagaimana hak rakyat terpenuhi dan kewajiban perusahaan juga terpenuhi serta peran pemerintah daerah dalam menyelesaikan masalah terlaksanakan. Saya kira lebih tepat berfokusnya kesitu," jelasnya. (SRH/Sahrul)
