Penolakan lokasi lapak sementara untuk pedagang pasar Tavip yang menjadi korban kebakaran yang menghanguskan ribuan kios milik pedagang pada Minggu (8/5/16) lalu ternyata menarik perhatian sejumlah anggota DPRD Kota Binjai.
Anggota DPRD Kota Binjai dari Fraksi NasDem, dr. Edy Putra mengatakan, seharusnya Pemko Binjai harus serius menangani masalah relokasi untuk para pedagang yang menjadi korban kebakaran pasar Tavib ini.
"Ini masalah besar dan menyangkut hidup para pedagang, makanya Pemko Binjai harus serius menyikapi masalah ini," jelasnya saat melakukan tinjauan dilokasi pembangunan lapak sementara yang dibangun Pemko Binjai untuk para pedagang korban kebakaran di terminal Pasar Tavip, Selasa (17/5/16).
Dikatakannya, di Hut Kota Binjai 144 yang jatuh pada hari ini, Selasa (17/5/16), Pemko Binjai terkesan tidak memperdulikan nasib pedagang korban kebakaran, sebab, Pemko Binjai hanya memikirkan hura-hura dan kesenangan sesaat saja dengan mengundang artis Ibu Kota untuk merayakan Hut Kota Binjai, sementara, ribuan pedagang terbengkalai dan nasibnya hingga kini belum diketahui karena hingga saat ini mereka belum bisa berjualan.
"Bayangkan, berapa anggaran yang harus dikeluarkan Pemko Binjai untuk mengadakan dan memeriahkan Hut Kota Binjai ini, jelas ini menelan biaya hingga ratusan juta, sementara, nasib pedagang belum jelas, lebih baik dana tersebut diberikan untuk pembangunan lapak sementara pedagang atau untuk dana perbaikan pasar yang terbakar," ujarnya.
Dilanjutkannya, lokasi lapak sementara yang disediakan Pemko Binjai untuk para pedagang korban kebakaran sangat tidak layak untuk berjualan, selain lokasi yang rawan banjir, lapak ini juga rawan akan tindak keriminalitas.
"Disini memang tidak layak untuk berjualan. Lokasinya tidak pas, sebab tidak ada pembuangan air, sehingga kalau hujan tiba dilokasi ini pasti banjir," ungkapnya.
Ratusan pedagang juga menolak keras lokasi yang disiapkan Pemko Binjai, mereka berharap agar dapat kembali berjualan di lokasi mereka yang lama.(hendra)
"Bayangkan, berapa anggaran yang harus dikeluarkan Pemko Binjai untuk mengadakan dan memeriahkan Hut Kota Binjai ini, jelas ini menelan biaya hingga ratusan juta, sementara, nasib pedagang belum jelas, lebih baik dana tersebut diberikan untuk pembangunan lapak sementara pedagang atau untuk dana perbaikan pasar yang terbakar," ujarnya.
Dilanjutkannya, lokasi lapak sementara yang disediakan Pemko Binjai untuk para pedagang korban kebakaran sangat tidak layak untuk berjualan, selain lokasi yang rawan banjir, lapak ini juga rawan akan tindak keriminalitas.
"Disini memang tidak layak untuk berjualan. Lokasinya tidak pas, sebab tidak ada pembuangan air, sehingga kalau hujan tiba dilokasi ini pasti banjir," ungkapnya.
Ratusan pedagang juga menolak keras lokasi yang disiapkan Pemko Binjai, mereka berharap agar dapat kembali berjualan di lokasi mereka yang lama.(hendra)
