Bupati Toba Effendi SP Napitupulu didampingi Sekda Kabupaten Toba Paber Napitupulu bersama tim LSDP dalam konsolidasi kesiapan pemerintah Kabupaten Toba pada program pelaksanaan LSDP, Balige, Jumat (3/9/2026). (Mol/hms)
TOBA | Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Toba terus mematangkan langkah penanganan persoalan sampah, mulai dari pengurangan dan pengelolaan di tingkat sumber hingga penanganan di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).
Salah satu langkah yang telah dilakukan adalah memperluas lahan operasional TPA dari sebelumnya 2,5 hektare menjadi 3,4 hektare. Perluasan tersebut menjadi bagian dari kesiapan Kabupaten Toba dalam mendukung pelaksanaan program Local Service Delivery Improvement Project (LSDP).
Kesiapan tersebut dibahas dalam Rapat Konsolidasi Kesiapan Pemkab Toba untuk Pelaksanaan Program LSDP yang dipimpin Bupati Toba Effendi SP Napitupulu, Jumat (4/9/2026).
Dalam rapat tersebut, Effendi mengatakan persoalan persampahan menjadi salah satu tantangan lingkungan yang harus segera ditangani. Berdasarkan data Pemkab Toba, timbulan sampah di daerah itu mencapai sekitar 100 hingga 120 ton per hari.
Namun, dari jumlah tersebut, baru sekitar 45 persen yang dapat diangkut dan dibawa ke TPA. Sementara itu, sekitar 55 persen lainnya belum terlayani akibat keterbatasan sarana, prasarana, dan sumber daya pengelolaan sampah.
“Pengelolaan di bagian hilir saat ini masih mengandalkan metode pembuangan terbuka (open dumping) dan belum disertai pengolahan lanjutan,” ujar Effendi.
Menurutnya, keterbatasan kemampuan fiskal daerah menjadi salah satu kendala dalam menangani persoalan persampahan secara mandiri. Karena itu, Pemkab Toba terus mendorong dukungan pemerintah pusat melalui berbagai program strategis.
Upaya tersebut membuahkan hasil setelah Kabupaten Toba ditetapkan sebagai salah satu lokasi percontohan atau pilot project penerima program LSDP melalui sinergi Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah dan Bappenas.
Perluas Lahan TPA
Sebagai bagian dari kesiapan daerah, Pemkab Toba telah memperluas lahan operasional TPA dari 2,5 hektare menjadi 3,4 hektare.
Selain perluasan lahan, sejumlah dokumen teknis juga telah dipersiapkan, di antaranya Feasibility Study (FS), Detail Engineering Design (DED), Rencana Induk Pengelolaan Sampah (RIPS), Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK), serta penyusunan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) dengan calon offtaker.
Dari sisi penganggaran, DPRD Kabupaten Toba juga menyatakan komitmennya untuk mendukung penyediaan anggaran operasional persampahan secara berkelanjutan.
Pemkab Toba bersama DPRD juga tengah mematangkan rencana pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) khusus persampahan. Pembentukan kelembagaan tersebut diharapkan dapat memperkuat pengelolaan dan menjamin keberlanjutan operasional persampahan.
Tim LSDP Tinjau TPA Pintu Bosi
Sehari sebelumnya, Kamis (3/9/2026), tim penilai LSDP dari pemerintah pusat melakukan peninjauan langsung ke TPA Pintu Bosi, Kecamatan Laguboti.
Peninjauan tersebut dilakukan untuk melihat kondisi dan menilai kelayakan lokasi yang diproyeksikan menjadi pusat pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST).
Pada hari yang sama, Pemkab Toba juga menggelar pertemuan dengan perwakilan Korea Environmental Industry & Technology Institute (KEITI) dari Korea Selatan.
Pertemuan yang berlangsung di Balai Data Lantai IV Kantor Bupati Toba tersebut membahas peluang kerja sama dalam penerapan teknologi pengelolaan sampah yang lebih modern, efisien, dan ekonomis.
Salah satu konsep yang dibahas adalah penerapan prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle) dalam pengelolaan sampah. Sampah yang telah melalui proses pengolahan nantinya diharapkan dapat menghasilkan Refuse Derived Fuel (RDF), yakni bahan bakar alternatif yang berasal dari residu sampah.
Tim KEITI juga melakukan peninjauan lapangan ke fasilitas pengelolaan air limbah di depan Puskesmas Tandang Buhit serta kawasan TPA. Peninjauan dilakukan untuk melihat kondisi eksisting sekaligus mempertimbangkan kesesuaian teknologi yang akan diterapkan dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Toba.
Peran Masyarakat Dibutuhkan
Bupati Toba Effendi SP Napitupulu menegaskan, pembenahan infrastruktur dan penambahan armada pengangkut sampah tidak cukup untuk menyelesaikan persoalan persampahan.
Menurutnya, keberhasilan program pengelolaan sampah membutuhkan dukungan lintas sektor, termasuk perubahan perilaku masyarakat dalam mengurangi dan memilah sampah sejak dari sumbernya.
“Pemkab Toba mengimbau seluruh masyarakat mulai membiasakan diri mengurangi dan memilah sampah dari sumbernya, terutama dari rumah tangga. Ini penting untuk mewujudkan Kabupaten Toba yang bersih, sehat, maju, dan berkelanjutan,” katanya. (os/os)
