Ilustrasi: Barang bukti koper berisi uang ratusan miliar rupiah hasil sitaaan OTT di Kementrian ATR/BPN terkait pengurusan HGB di Bogor. (mol/ai).
JAKARTA | Senin, 14 September 2026 menjadi hari yang penuh tanda tanya bagi tata kelola pemerintahan Indonesia. Dua peristiwa besar terjadi hampir bersamaan.
Di satu sisi, Presiden Prabowo Subianto mencopot Purbaya Yudhi Sadewa dari kursi Menteri Keuangan dan langsung melantik penggantinya, Suahasil Nazara. Di sisi lain, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar Operasi Tangkap Tangan (OTT) besar-besaran di lingkungan Kementerian ATR/BPN.
Reshuffle di Kemenkeu
Purbaya yang baru menjabat sejak 8 September 2025 menggantikan Sri Mulyani, resmi diberhentikan berdasarkan Keppres No. 97/P Tahun 2026. Pelantikan Suahasil digelar di Istana Negara, Senin sore sekitar pukul 15.30 WIB.
Suahasil bukan orang baru. Ekonom berusia 55 tahun ini adalah Guru Besar FEB UI dan telah menjadi Wakil Menteri Keuangan sejak 2019. Dalam pernyataan pertamanya, ia menegaskan akan menjaga defisit APBN tetap di bawah 3% dan melanjutkan program fiskal pemerintah.
OTT 17 Orang dan 20 Koper Uang
Di hari yang sama, KPK mengamankan 17 orang dalam OTT di wilayah Jabodetabek, terutama Kabupaten Bogor. Mereka yang ditangkap antara lain Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang (PPTR) Kementerian ATR/BPN Lampri, Kepala Kantah Kabupaten Bogor Sontang Coin Manurung, dan Kepala Kantah Tangerang Tardi. Turut diamankan Ketua DPP Partai Golkar Fahd A Rafiq dan mantan Bupati Kebumen Arif Sugiyanto.
Yang membuat kasus ini menggemparkan, KPK menyita barang bukti berupa uang tunai rupiah dan valuta asing yang diperkirakan mencapai ratusan miliar rupiah yang dikemas dalam sekitar 20 koper, kardus dan boks. Uang masih dalam proses penghitungan.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyebut OTT ini berkaitan dengan dugaan penerimaan dalam proses pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) di Kabupaten Bogor yang diduga melibatkan PT Summarecon Agung Tbk serta dugaan penerimaan lainnya.
Tidak Ada Kaitan, Tapi Dua Titik Rawan
Hingga kini tidak ada bukti bahwa pencopotan Menteri Keuangan berkaitan dengan OTT di ATR/BPN. Dua peristiwa ini belum dapat dinyatakan memiliki hubungan.
Namun, analisis dari Koran Jakarta menilai rangkaian ini layak dibaca secara kritis karena menyangkut dua titik paling rawan dalam kekuasaan: pengelolaan uang negara dan penguasaan tanah.
OTT kali ini bukan sekadar penangkapan pejabat. Skala uang yang disita dan keterlibatan proses HGB yang bersinggungan langsung dengan kepentingan bisnis besar membuatnya jauh lebih serius dari OTT rutin.
Kini publik menuntut KPK membuka konstruksi perkara secara terang: siapa pemberi, siapa penerima, untuk kepentingan siapa uang itu dikumpulkan, dan sejauh mana jaringan pejabat, pengusaha, dan aktor politik terlibat.
Selama konstruksi belum diumumkan, setiap dugaan tetap harus diperlakukan sebagai dugaan. Tapi besarnya uang yang ditemukan membuat kasus ini terlalu serius untuk berhenti sebagai sekadar OTT rutin. (RE Maha/REM).
---
Sumber: Koran Jakarta (TikTok) dan sumber data pendukung: iNews, CNA, KPK.
