 |
| Bupati Humbahas Oloan Paniaran Nababan menggelar rapat koordinasi di Ruang Rapat Sekretariat Daerah Humbahas, Sabtu (12/9/2026).(Foto: mol/Alfredo Sihombing) |
Langkah tersebut dilakukan melalui rapat koordinasi yang digelar di Ruang Rapat Sekretariat Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan, Sabtu sore (12/9/2026). Pemerintah daerah dan unsur Forkopimda sepakat mendorong penyelesaian melalui jalur dialog, musyawarah dan pendekatan kekeluargaan.
Persoalan yang terjadi, Sabtu (12/9/2026) pagi itu menjadi perhatian pemerintah daerah karena berpotensi mengganggu keamanan dan ketenteraman masyarakat. Karena itu, koordinasi lintas sektor dilakukan untuk memastikan situasi tetap terkendali sekaligus membuka ruang penyelesaian bagi kedua belah pihak.
Bupati Humbahas Oloan Paniaran Nababan menegaskan bahwa setiap persoalan yang menyangkut masyarakat harus diselesaikan dengan mengedepankan nilai kekeluargaan, musyawarah dan penghormatan terhadap adat istiadat yang berlaku.
Oloan mengajak kedua belah pihak menahan diri dan tidak mengambil langkah yang dapat memperbesar persoalan.
"Pemerintah Kabupaten Humbahas hadir sebagai fasilitator untuk membuka ruang dialog yang sehat dan konstruktif, sehingga perbedaan maupun persoalan yang terjadi dapat dibicarakan secara terbuka dan diarahkan pada penyelesaian secara damai," kata Oloan.
Upaya tersebut mendapat dukungan dari unsur Forkopimda. Wakil Ketua DPRD Humbahas Marsono Simamora yang mewakili Ketua DPRD, menyatakan dukungannya terhadap langkah pemerintah daerah dalam memfasilitasi penyelesaian persoalan.
Kedua pihak diharapkan mengutamakan komunikasi dan musyawarah serta menghindari tindakan sepihak yang berpotensi memunculkan gesekan baru di tengah masyarakat.
Dari sisi keamanan, Kapolres Humbahas AKBP Adi Nugroho SH SIK menekankan pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban selama proses penyelesaian.
Ia mengimbau seluruh pihak, termasuk masyarakat, untuk menahan diri dan tidak melakukan tindakan provokatif yang dapat memperkeruh situasi.
Sementara itu, Kasi Intel Kejaksaan Negeri Humbahas Van Barata Semenguk, yang mewakili Kajari, mengingatkan agar seluruh pihak tetap menghormati ketentuan serta proses hukum yang berlaku.
Setiap persoalan, kata dia, perlu ditempuh melalui mekanisme yang tepat dan tertib sehingga penyelesaiannya tidak menimbulkan persoalan hukum baru.
Dukungan juga disampaikan unsur TNI dalam upaya pemerintah daerah dan Forkopimda menjaga stabilitas keamanan di wilayah Humbahas.
Untuk memastikan situasi tetap kondusif, koordinasi pengamanan dilakukan melibatkan Polres Humbahas, TNI, Pemerintah Kabupaten Humbahas melalui Satpol PP dan Dinas Perhubungan sesuai tugas dan fungsi masing-masing.
Di lapangan, petugas juga melakukan pemantauan perkembangan situasi, mengaktifkan patroli, memantau kondisi warga yang mengalami luka serta melakukan pendataan terhadap kerusakan rumah yang terdampak.
Tidak berhenti pada pengamanan, Pemkab Humbahas dan Forkopimda juga menyiapkan koordinasi lanjutan bersama Tim Terpadu Penanganan Konflik, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat serta unsur terkait lainnya.
Pelibatan berbagai elemen tersebut dinilai penting untuk memperluas komunikasi, menghimpun masukan dari masyarakat dan merumuskan jalan keluar yang dapat diterima kedua belah pihak.
Pemerintah Kabupaten Humbahas bersama Forkopimda menegaskan bahwa menjaga keamanan dan ketenteraman masyarakat menjadi prioritas. Karena itu, seluruh pihak diharapkan mengedepankan kepala dingin, menghentikan tindakan yang berpotensi memicu ketegangan serta memberikan ruang bagi proses dialog.
Dengan koordinasi lintas sektor, pengamanan di lapangan dan pendekatan tokoh agama, masyarakat serta adat, Pemkab Humbahas berharap persoalan antara Raja Bius Manullang Matiti dan Pomparan Op. Patar Munthe Sarsiantar dapat segera menemukan solusi terbaik melalui mekanisme damai dan tidak berkembang menjadi konflik yang lebih luas. (as/as)
