 |
| Bupati Humbahas Oloan Paniaran Nababan memimpin Rakor KDMP di ruang rapat Perkantoran Bukit Inspirasi, Doloksanggul, Kamis (17/9/2026).(mol/kmnfo) |
Bupati Humbahas Oloan Paniaran Nababan memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi KDMP di ruang rapat Perkantoran Bukit Inspirasi, Doloksanggul, Kamis (17/9/2026).
Rakor tersebut merupakan tindak lanjut arahan Kementerian Koperasi RI terkait percepatan verifikasi dan validasi lapangan terhadap gerai, pergudangan serta berbagai kelengkapan KDMP di Kabupaten Humbang Hasundutan.
Dalam rakor, Oloan menegaskan bahwa seluruh proses verifikasi dan validasi harus dilakukan secara cepat, cermat dan sesuai standar. Tahapan tersebut menjadi bagian penting untuk memastikan setiap KDMP benar-benar siap menjalankan aktivitasnya.
“Proses verifikasi dan validasi lapangan ini sangat krusial dan strategis. Kita ingin memastikan bangunan dan fasilitas pendukung benar-benar siap menampung aktivitas ekonomi masyarakat,” tegas Oloan.
Ia meminta koordinasi antara perangkat daerah, pemerintah desa, pengurus koperasi dan tim lapangan diperkuat. Setiap persoalan, baik menyangkut administrasi maupun kondisi teknis di lapangan, diminta segera diidentifikasi dan diselesaikan.
Percepatan tersebut dinilai penting karena keberadaan KDMP diharapkan tidak berhenti pada pembentukan kelembagaan, tetapi dapat segera beroperasi dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat desa.
Bupati berharap seluruh proses verifikasi dan validasi dapat diselesaikan sesuai target waktu. Dengan demikian, KDMP dapat segera memasuki tahap berikutnya dan menjadi salah satu penggerak aktivitas ekonomi masyarakat di tingkat desa.
Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi, Perdagangan dan Tenaga Kerja Humbahas Nurliza Pasaribu, dalam laporannya menyampaikan bahwa rakor bertujuan meningkatkan koordinasi lintas sektor dalam pendampingan KDMP.
Koordinasi tersebut melibatkan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten hingga pemerintah desa. Verifikasi dan validasi lapangan meliputi pemeriksaan pembangunan fisik gerai, pergudangan serta kelengkapan KDMP.
Dengan verifikasi tersebut, pemerintah ingin memperoleh gambaran nyata mengenai kesiapan masing-masing koperasi sekaligus mengidentifikasi berbagai kekurangan yang masih harus dibenahi sebelum KDMP menjalankan aktivitas ekonomi. (as/as)
