 |
| Pengamat Politik Indonesia dan juga Aktivis Pendiri Lingkar Madani, Ray Rangkuti |
PADANGSIDIMPUAN | Pilkada di Indonesia sudah berakhir dan tentunya setiap daerah sudah memiliki kepala daerah terpilih. Dalam hal ini Ray Rangkuti angkat bicara, ia menyinggung siapapun Kepala Daerah terpilih agar jangan melakukan praktek-praktek merugikan negara salahsatunya korupsi.
Dilansir dari berbagai sumber, Indonesia saat ini sedang darurat korupsi. Kondisi korupsi di Indonesia saat ini berada pada titik yang mengkhawatirkan.
Seperti yang dilansir oleh Transparency Internasional, Indeks Persepsi Korupsi (Corruption Perceptions Index atau CPI) Indonesia menempatkan negara kita di peringkat 115 dari 180 negara dengan skor hanya 34. Posisi ini jauh dari ideal dan mencerminkan status darurat dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.
Perilaku korupsi sering kali dimulai dari tindakan kecil yang diabaikan dan bahkan mulai dinormalisasikan, namun yang perlu tetap kita perhatikan bahwa kondisi ini memiliki dampak besar terhadap kepercayaan publik dan kinerja pemerintahan. Imbas dan dampak dari korupsi siapa lagi yang akan menjadi korban kalau bukan rakyat sendiri.
Menyikapi terkait kondisi Indonesia dalam darurat korupsi, Pengamat Politik Indonesia dan juga Aktivis Pendiri Lingkar Madani, Kelahiran Mandailing Natal putra Tabagsel, Ahmad Fauzi atau yang dikenal Ray Rangkuti menyinggung setiap kepala daerah yang baru terpilih dan sekarang sedang mengikuti retret. Ia menyinggung agar jangan melakukan korupsi, khusunya kepala daerah di wilayah Tabagsel.
Ungkapan tersebut disampaikan Ray Rangkuti disela-sela acara yang digelar Bawaslu Provinsi Sumatera Utara pada Rapat Koordinasi dan Evaluasi Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 Bersama Stakeholder yang dilaksanakan di Aula Hotel Mega Permata, Selasa (25/2/2025).
"Untuk Kepala Daerah terpilih nantinya, kalau sudah tidak bisa mensejahterakan rakyat setidaknya jangan korupsi," ucap Ray Rangkuti
Tidak itu saja dikatakan Ray Rangkuti, ia adalah salahsatu orang yang menantang keras retret dilakukan. Karena menurutnya ada 4 materi yang sangat dibutuhkan pemerintah daerah yang tidak menonjol disaat peretretan tersebut.
Pertama dikatakan Ray bagiamana cara peningkatan partisipasi publik terhadap pengambilan keputusan di daerah, kedua bagaimana cara mengelola dialog antara pemerintah daerah dengan masyarakat, ketiga bagaimana membuat desain transparansi khusunya pengelolaan anggaran daerah dan yang ke empat anti korupsi.
"Saya kira bagi kawan-kawan yang mendapatkan amanah di wilayah Tabagsel harus memegang yang empat ini, meningkatkan partisipasi, transparansi, kemampuan dialog dan anti korupsi. Kalau empat ini dipegang justru akan mengarah kepada kesejahteraan publik," tegas Ray.
"Kemudian alangkah baiknya pemerintah Tabagsel nantinya punya forum sendiri untuk mereka bersinergi. Jadi jangan sampai daerah tetangga maju sementara daerah Tabagsel sendiri tertinggal," tambahnya.
Selanjutnya, Ray juga menyinggung terkait permasalahan tenaga honorer yang ada di wilayah Tabagsel. Menurutnya permasalahan tersebut harus menjadi PR bagi kepala daerah yang harus segera diselesaikan.
Kendati demikian, dikatakan Ray dalam menyelesaikan permasalahan tersebut pemerintah daerah harus berani negosiasi dengan pemerintah pusat. (Syahrul/ST).
