Padahal, jika dilihat dari perbandingan wilayah, maka 75 persen wilayah Indonesia adalah laut yang merupakan tempat tumbuh dan berkembang biaknya ikan.
Akibatnya, Indonesia khususnya Sumatera Utara kebanjiran ikan impor dengan harga rata-rata dibawah nilai jual nelayan lokal.
"Saya menilai ada yang salah dalam mengurus laut dan nelayan. Sehingga kondisi sekarang terjadi," kata Ketua Dewan Pimpinan Daerah Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Sumatera Utara (DPD HNSI Sumut) Zulfahri Siagian, SE.
Dijelaskan, potensi ikan Sumut cukup besar yang dibuktikan dengan dibangunnya satu kawasan Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan (PPSB) di Gabion, Belawan yang dilengkapi dan didukung fasilitas serta instansi terkait di dalamnya.
"Jika selama ini potensi ikan Sumut rendah, pasti PPSB tidak akan dibangun di Gabion, Belawan," terang Zulfahri.
Indonesia memiliki lima pelabuhan umum yang menjadi pintu masuk ikan import yakni pelabuhan Belawan, Tanjung Priok, Tanjung Perak, Tanjung Emas dan Sukarno Hatta Makassar.
"Ini bukti Indonesia tidak bisa swasembada ikan. Padahal potensi ikannya besar dan cukup untuk memenuhi kebutuhan nasional," ujarnya didampingi Katua DPC HNSI Kota Medan Abdulrahman alias Atan.
Selain itu, kehadiran Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BP3) Medan di Jl. Chaidir, Kelurahan Nelayan Indah, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan, Sumatera Utara juga belum mampu mencetak tenaga ahli perikanan yang handal untuk menggali potensi sumberdaya laut Sumut.
"Selama tahun 2022, sekitar 150 ton perhari, ikan impor beredar di Sumut. Ini terjadi karena kita tidak mampu memenuhi permintaan pasar," ungkap pria berdarah Batak asal Tanjung Balai, itu. (RE Maha/REM).
