 |
| Ketua DPRD Madina, Erwin Efendi Lubis. (IST) |
MANDAILING NATAL| Ketua DPRD Mandailing Natal (Madina), Erwin Efendi Lubis SH meminta peserta P3K atau PPPK di Kabupaten Madina yang sudah dinyatakan lulus memenuhi syarat secara administrasi tidak tergoda dan terpancing dengan oknum yang mengaku bisa meluluskan asal membayar puluhan juta rupiah.
Hal itu disampaikannya kepada wartawan Selasa (22/11/2022) menanggapi terkait isu yang beredar di tengah masyarakat dan sosial media atas adanya oknum yang mencoba memanfaatkan proses rekrutmen P3K untuk mencari keuntungan, terlebih dengan berdalih mengaku bisa meluluskan.
"Selaku Ketua DPRD saya berharap kepada semua peserta P3K dapat menahan diri dan tidak membuka peluang adanya permainan angka dalam rekrutmen P3K yang pada akhirnya nanti mencari deking-dekingan yang menawarkan angka paling tinggi. Bagaimana nanti terhadap peserta yang tak mampu membayar padahal dia mempunyai potensi," katanya.
Ketua DPC Gerindra Madina inipun mengaku telah berkoordinasi dengan pemerintah daerah perihal proses rekrutmen P3K. Dan hasilnya, tak benar syarat kelulusan peserta P3K harus telebih dulu mengeluarkan uang.
Untuk itu pula tegas Ketua DPRD Madina meminta semua pihak bersikap objektif dan mengingatkan siapapun agar bersama-sama menjaga nama baik daerah.
"Kalaupun ada situasi yang liar, itu murni disebabkan oleh pesertanya sendiri dan kelompok-kelompok yang memanfaatkan situasi maupun person-person yang melihat kesempatan. Mohon saling menjaga nama baik daerah," tegasnya.
Disisi lain, sebut pria yang digadang-digadang akan menjadi kandidat calon kepala daerah tahun 2024 memandang meskipun pemerintah pusat memberi kewenangan terhadap pemerintah daerah dalam merekomendasikan peserta yang layak. Namun, Erwin mengingatkan jangan dijadikan sebagai ladang untuk mencari keuntungan.
Senada dengan Ketua DPRD, Plt Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Madina, Abdul Hamid Nasution juga mengungkapkan bahwa Bupati HM Jafar Sukhairi Nasution telah menginstruksikan dan mengingatkan dalam rekrutmen P3K tidak ada pengutipan uang.
"Pak Bupati juga sudah beberapa kali menegaskan dan mengingatkan agar jangan ada pengutipan uang dalam rekrutmen P3K, semuanya berjalan murni tanpa dipungut biaya," katanya, kepada wartawan, Selasa (22/11/2022).
Disinggung terkait kewenangan pemerintah daerah dalam rekrutmen P3K, Hamid belum dapat menjelaskan lebih jauh. Ia pun menyebut tanggal 22-23 November BKD dan Dinas Pendidikan sedang melakukan rapat koordinasi terkait observasi di Jakarta.
"Soal kewenangan itu belum bisa kita jawab, soalnya BKD dan Dinas Pendidikan masih mengikuti rapat koordinasi bagaimana observasi tentang P3K ini, nanti setelah selesai rapat baru bisa kita jawab bagaimana hasilnya," sebutnya.
Untuk diketahui, proses rekrutmen P3K hingga saat ini masuk pada tahapan uji publik. Pendaftar P3K di Kabupaten Madina berjumlah sebanyak 1.771 orang, namun 22 peserta tidak memenuhi syarat. Peserta yang tidak memenuhi syarat tersebut diberikan kesempatan dalam sepekan untuk mengikuti uji publik. (Rls/Sahrul)
