TAPUT | Atas prestasinya meraih Opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari BPK Kementerian Keuangan, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara diganjar Dana Insentif Daerah (DID).
Untuk tahun ini saja atas raihan Opini WTP kelima laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) tahun 2019, untuk tahun anggaran 2020 Pemkab menerima DID sekitar Rp 32 Miliar.
Bahkan untuk raihan opini WTP keenam kali atas penilaian LKPD tahun anggaran 2020 Pemkab diganjar DID tahun 2021 sekitar Rp 29 Miliar.
Berdasarkan informasi yang diterima dari salah satu Kabid BPKAD Taput, Selasa (3/11) 2020, saat mengikuti FGD di rumah dinas Bupati, bahwasanya Tapanuli Utara diganjar DID atas prestasi WTP terakhir tahun 2015-2016.
" Sejak tahun 2015-2016 kita dapat dan kemudian distop walaupun kita meraih WTP hingga tahun 2019. Barulah tahun ini kita menerima kucuran DID lagi dan juga tahun 2021 atas prestasi WTP," katanya.
Bupati Tapanuli Utara Nikson Nababan dalam moment itu Curhat kepada Kakanwil Dirjen Perbendaharaan Keuangan Negara Provsu Tiarta Sebayang.
Dikatakannya, Pemkab memohon Kementerian Keuangan dalam menggelontorkan anggaran pembangunan berdasarkan asas keadilan.
" Kami minta jangan disamakan anggaran dengan daerah yang sudah maju terkait anggaran," katanya.
Kalau untuk Tapanuli Utara mungkin berbeda untuk infrastruktur jalan yang eksisting ada sepanjang 1200 Km ditambah yang dibuka ada 400 Km dan bila ditotal 1600 km artinya butuh anggatan 6-7 tahun untuk bisa baik.
" Kita kalkulasikan untuk pembenahan minimal 200-300 M pertahun harus dikucurkan anggarannya, kuncinya infrastruktur agar kami tidak tertinggal, sangat beda dengan Tebing Tinggi dan Deli Serdang," ujarnya.
Makanya, Daerahnya postur APBD tidak bisa maksimal menggunakan untuk membangun infraatruktur.
"Benar ada daerah menghabiskan barang dan jasa, kita harapkan kedepannya DAU akan semakin dioptimalkan," pungkasnya.
Kakanwi Dirjen Perbendaharaan Keuangan Negara Tiarta Sebayang menyatakan tidak semua daerah dapat Dana Insentif Daerah.
Bahkan ada yang meraih WTP tidak dapat, ada yang naik bahkan juga turun.
Tiarta sekali lagi mengatakan Bupati Taput hrus bangga enam kali berturut-turut mendapat opini WTP dari BPK.
" Ini bukan biasa bukan mudah untuk meraih WTP, tugas kami melaksanakan peraturan kalau ada masukan dari Pemkab akan kita sampaikan," pungkasnya. (Henry)
