Hal ini disampaikan langsung Kabid Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah saat dikonfirmasi melalui wawancara langsung di ruang kerjanya, Senin (15/6/2020).
Saat dipertanyakan mengenai pembayaran pajak bagi pengusaha penangkaran burung walet, Komaruddin menjelaskan pajak tersebut dibayar setelah pengusaha itu panen.
"Penagihan pajak burung walet bukan berdasarkan penangkarannya. Itu yang perlu kita garis bawahi. Tapi hasil daripada panen mereka, apalagi sekarang kita liat banyak sekali penangkaran burung waletkan tapi belum tentu panen. Paling tidak dua tahun tiga tahun," ucapnya.
Selanjutnya saat menanyakan kembali jumlah Pengusaha Penangkaran Burung Walet yang membayarkan Pajaknya kepada Negara, Komaruddin Siregar akan segera menkonfirmasi data yang dimaksud.
"Nanti kita konfirmasikan, kemudian tidak semua yang panen membayarkan pajak, alasannya susahnya kita menjumpai mereka, sama sekali memang susah, entah dimana orangnya siapa yang punya ini yang menjadi kendala kita," pungkasnya. (Mhd Alfin)
Saat dipertanyakan mengenai pembayaran pajak bagi pengusaha penangkaran burung walet, Komaruddin menjelaskan pajak tersebut dibayar setelah pengusaha itu panen.
"Penagihan pajak burung walet bukan berdasarkan penangkarannya. Itu yang perlu kita garis bawahi. Tapi hasil daripada panen mereka, apalagi sekarang kita liat banyak sekali penangkaran burung waletkan tapi belum tentu panen. Paling tidak dua tahun tiga tahun," ucapnya.
Selanjutnya saat menanyakan kembali jumlah Pengusaha Penangkaran Burung Walet yang membayarkan Pajaknya kepada Negara, Komaruddin Siregar akan segera menkonfirmasi data yang dimaksud.
"Nanti kita konfirmasikan, kemudian tidak semua yang panen membayarkan pajak, alasannya susahnya kita menjumpai mereka, sama sekali memang susah, entah dimana orangnya siapa yang punya ini yang menjadi kendala kita," pungkasnya. (Mhd Alfin)
