 |
| Penampilan marching band di Kota Padangsidimpuan saat HUT RI tahun 2024 lalu. (MOL/Syahrul). |
PADANGSIDIMPUAN | Para anggota marching band di Kota Padangsidimpuan terpaksa gigit jari. Semangat mereka untuk tampil di perayaan HUT RI ke-81 tahun ini pupus setelah Pemko memutuskan tidak memasukkan kategori perlombaan marching band dalam rangkaian agenda kemerdekaan.
Tahun 2026 ini, Pemerintah Kota Padangsidimpuan akan melaksanakan pawai karnaval HUT RI ke 81. Kendati demikian semarak kemerdekaan kali ini sangat berbeda, pawai yang akan dimeriahkan oleh marching band di tingkat pelajar tidak akan diselenggarakan dalam bentuk perlombaan tetapi hanya sebatas partisipasi tanpa apresiasi.
Informasi yang dihimpun langsung dari Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra ) Kota Padangsidimpuan menyampaikan marching band tetap akan tampil memeriahkan rangkaian HUT Kemerdekaan RI ke 81, namun tidak diselenggarakan dalam bentuk perlombaan.
Sementara pawai deville bagi OSIS dan pramuka akan tetap dilaksanakan dan masuk kategori lomba.
Kedua kategori pawai tersebut berpartisipasi sama-sama dalam memeriahkan HUT Kemerdekaan RI, namun sangat janggal jika pawai marching band tidak masuk sebagai kategori lomba seperti deville.
Hal ini Pemko Padangsidimpuan secara tidak langsung telah melakukan diskriminasi pada perayaan HUT Kemerdekaan RI, dimana adanya kesenjangan antaran deville dan marching band.
Tidak itu saja, kejanggalan lain juga terlihat ketika surat edaran Wali Kota Padangsidimpuan sebagai alat pemberitahuan resmi, penjelasan, atau petunjuk dan kebijakan terkait pelaksanaan pawai HUT Kemerdekaan RI ke 81 ini juga tidak ada diterbitkan.
Jika wali kota tidak mengeluarkan surat edaran resmi terkait perayaan HUT Kemerdekaan RI, maka akan berdampak pada ketidak seriusan Pemerintah Kota Padangsidimpuan dalam memeriahkan hari kemerdekaan Indonesia karena tidak memiliki dasar hukum dan anggaran yang jelas.
Menanggapi hal tersebut, Pelatih Marching Band dan juga Pemerhati Seni dan Budaya Tapanuli Bagian Selatan (Tabagsel) Roni Syaputra Siregar menyebutkan, efisensi anggaran sangat berdampak pada banyak orang, termasuk pada seni budaya sekolah menjadi korban kebijakan ini.
"Cuma agak sedikit merasa sedih juga, karena semakin kemari, nilai seni budaya kenapa juga menjadi korban atas sebuah kata efisiensi " ungkapnya, Kamis (6/8/2026).
"Banyak program yang menjadi semangat dalam upaya pemajuan kebudayaan menjadi sebuah cerita saja, tidak lagi menjadi sebuah hal yang menjadi kebanggan," tambahnya.
Kendati demikian kata Roni, biasanya di momen hari kemerdekaan selalu ada kompetisi kreatifitas dan karya seni budaya, kini seolah jadi terabaikan karena dirasa tidak menjadi hal yg urgent.
Ia juga menyinggung, kalau seni budaya saat ini tidak begitu berkembang karena generasi mudanya tidak lagi peduli untuk mengembangkan, meskipun ada persentasenya masih sangat kecil sekali.
Terkait marching band yang tidak masuk kategori lomba itu, Roni berharap supaya pihak terkait mempertimbangkan kembali keputusan tersebut
"Kalau menurut saya pribadi boleh -boleh saja, namun alangkah baiknya diberi apresiasi lah agar bisa lebih semangat dan kreatifitas untuk kwalitas pengembangan kedepannya," sebutnya.
"Tapi itupun tergantung kepada momennya, harapan kita untuk perayaan Kemerdekaan RI dan nantinya di hari ulang tahun Kota sudah selayaknya ini jadi pertimbangan, kegiatan kebudayaan harus ditonjolkan agar sesuai dengan julukan kota Salumpat Saindege serta semboyan sebagai Bumi Dalihan Natolu," harapnya.
Sementara ditempat lain kabar ini menuai reaksi beragam orang tua siswa, mereka menyayangkan karena semangat anak-anak padam. Sementara sebagian warga memahami keputusan efisiensi, asalkan tidak hanya menyasar kegiatan pelajar. (Syahrul/ST).
