 |
| GMNI menggelar aksi unjuk rasa di Kota Tebingtinggi. (Mol/Ist) |
Titik pertama dilakukan di depan Polres Tebingtinggi dan titik kedua dilanjutkan di depan kantor DPRD Kota Tebingtinggi.
Aksi ini menyuarakan 8 tuntutan GMNI yang tertuang dalam "Seruan Aksi". Mahasiswa menegaskan posisi sebagai 'Agent of Change' dan 'Social Control' atas kebijakan yang dinilai menyengsarakan rakyat.
Adapun tuntutan aksi di Polres Tebingtinggi yakni "Hentikan Represi, Polisi Harus Mengayomi".
Di depan gerbang Polres Tebingtinggi, Pimpinan Aksi yang juga Demisioner Ketua DPC GMNI Tebingtinggi Rio Samuel Manurung berorasI di hadapan aparat yang berjaga.
"Polri adalah pelayan rakyat, bukan alat kekuasaan. Kami tidak anti aparat. Kami anti kekerasan. Demokrasi harus jadi ruang dialog, bukan pembatasan kebebasan menyampaikan pendapat. Hentikan intimidasi, hentikan pembubaran paksa aksi damai. Kembalikan marwah Polri yang mengayomi," ujar Rio dalam orasinya.
Rio juga mengingatkan semangat reformasi pada tahun 1998.
"TNI-Polri profesional di barak. Jangan ada lagi dwifungsi di ranah sipil secara berlebihan. Itu amanat reformasi yang harus dijaga bersama," katanya.
Aksi di Polres Tebingtinggi berlangsung tertib. Aparat kepolisian terlihat mengawal jalannya orasi.
Kemudian, orasi dilanjutkan di DPRD Kota Tebingtinggi pada pukul 13.00 WIB. Aksi ini menyoroti PSN, BBM, MBG.
Di titik ini, Rio didampingi sejumlah peserta aksi lebih fokus kepada kebijakan ekonomi dan pengawasan anggaran rakyat.
"DPRD adalah rumah rakyat. Tapi hari ini jeritan rakyat kecil tidak didengar, harga pokok melambung, BBM bersubsidi langka di Tebingtinggi, MBG rawan diselewengkan. Kami minta DPRD panggil eksekutif, lakukan fungsi pengawasan," ujar Rio mengacu pada Pasal 33 UUD 1945.
"Perekonomian disusun untuk kemakmuran rakyat. Kalau PSN hanya kejar target tapi warga tergusur, untuk siapa itu? Kalau MBG tidak transparan, itu pengkhianatan. Uang negara sama dengan uang rakyat. Harus kembali ke rakyat dalam bentuk pelayanan, pendidikan, kesehatan," ungkapnya.
Usai melakukan orasi, Rio menyampaikan kekecewaan keras terhadap sikap 25 anggota DPRD Kota Tebingtinggi.
Massa aksi menunggu sejak pukul 13.25 WIB hingga 17.30 WIB di depan gedung DPRD Tebingtinggi.
"Kami kecewa. Kami datang baik-baik, berorasi damai menyampaikan 8 tuntutan rakyat. Tapi dari 25 perwakilan rakyat yang duduk di gedung ini, 1 pun tidak ada yang keluar menemui kami selama 4 jam. Ini rumah rakyat atau rumah yang tertutup untuk rakyat? Kalau wakil rakyat tidak mau dengar aspirasi, lalu siapa yang mau didengar?" ujarnya.
Rio menegaskan DPRD punya 3 fungsi konstitusional yakni legislasi, anggaran, dan pengawasan.
"Kalau fungsi pengawasan tidak jalan, untuk apa gedung ini ada? Jangan sampai DPRD Tebingtinggi jadi stempel eksekutif saja," lanjutnya.
Setelah menunggu sekitar 4 jam, massa aksi akhirnya ditemui oleh Ketua DPRD Kota Tebingtinggi pada pukul 17.30 WIB.
"Terima kasih Ketua DPRD sudah mau buka pintu dialog. Tapi catatan kami untuk 24 anggota DPRD lainnya, rakyat memilih kalian untuk dengar aspirasi, bukan sembunyi di balik meja," tutupnya.
Rio menutup orasi dengan 8 tuntutan GMNI yakni Evaluasi total PSN, tuntaskan permasalahan BBM, hentikan represi, evaluasi MBG, tolak kebijakan anti demokrasi, kendalikan harga pokok, tolak aparat di sipil berlebihan, realisasikan 19 juta lapangan kerja berkualitas.
"GMNI tidak akan diam. Kami kawal sampai ada Perda, sampai ada kebijakan yang berpihak kepada rakyat Tebingtinggi," pungkasnya. (Sdy/Sdy)
