 |
| Kalapas Kelas I Medan Fonika Affandi dan jajaran saat mengikuti rapat secara virtual dan menyatakan siap mengimplementasikan KUHP/KUHAP baru bidang pemasyarakatan. (mol/lagusta) |
Dari layar monitor, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra, memimpin langsung apel tersebut. Kehadirannya menjadi penanda penting arah kebijakan hukum nasional yang akan dijalankan sepanjang tahun ini.
Dalam amanatnya, Yusril menyampaikan apresiasi kepada seluruh insan pengayoman atas dedikasi dan loyalitas yang tetap terjaga, meskipun organisasi tengah berada dalam dinamika dan masa transisi. Ia menilai komitmen tersebut sebagai fondasi utama dalam menjaga kepercayaan publik.
Tahun 2026, menurut Yusril, bukanlah tahun yang biasa. Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru menjadikannya momentum penting bagi pembaruan sistem hukum nasional.
Ia menegaskan, implementasi regulasi baru tersebut menuntut kesiapan seluruh jajaran, termasuk di lingkungan pemasyarakatan. Kepastian hukum, keadilan substantif, serta pendekatan yang humanis harus menjadi roh dalam setiap pelaksanaan tugas.
Di bagian lain Yusril menekankan pentingnya integritas dan profesionalisme aparatur negara. Di tengah perubahan regulasi, kemampuan adaptif dan pemahaman yang komprehensif menjadi kunci agar reformasi sistem peradilan dapat berjalan efektif.
Arahan tersebut disambut serius oleh jajaran Lapas Kelas I Medan. Kepala Lapas Kelas I Medan Fonika Affandi, menyatakan pihaknya siap beradaptadi dan mendukung penuh implementasi KUHP dan KUHAP baru sebagai bagian dari reformasi hukum nasional.
Menurut Fonika, perubahan regulasi merupakan tantangan sekaligus peluang. Ia menilai penerapan aturan baru dapat menjadi momentum untuk meningkatkan kualitas pelayanan pemasyarakatan yang lebih profesional dan berkeadilan.
“Lapas Kelas I Medan siap menyelaraskan langkah dan kebijakan dengan arahan pimpinan pusat. Ini adalah kesempatan bagi kami untuk terus berbenah dan meningkatkan kualitas pelayanan,” ujarnya.
Ia juga menegaskan komitmen seluruh jajaran untuk menjaga integritas dan memperkuat sinergi antarunit kerja. Penolakan terhadap segala bentuk pungutan liar menjadi prinsip yang terus dipegang dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.
Dengan semangat awal tahun dan arah kebijakan yang semakin jelas, Lapas Kelas I Medan bertekad mewujudkan sistem pemasyarakatan yang bersih, transparan, serta dipercaya masyarakat, sejalan dengan semangat reformasi hukum nasional di tahun 2026. (RobS/RS)
