 |
| Proyek rehabilitasi dan renovasi Yayasan MIS Al-Falah Tarutung, Selasa (3/3/2026).(Foto: Alfredo Sihombing/mol) |
Proyek tersebut memunculkan pertanyaan serius terkait tata kelola, transparansi anggaran, serta pelibatan pemangku kepentingan lokal.
Berdasarkan informasi yang tertera pada papan proyek, kegiatan pembangunan dan rehabilitasi tersebut memiliki pagu anggaran sebesar Rp24.644.421.190 dana bersumber dari Kementerian Pekerjaan Umum melalui Direktorat Jenderal Prasarana Strategis wilayah Sumatera Utara (Sumut) tiga.
Nilai anggaran yang mencapai puluhan miliar rupiah ini secara otomatis menempatkan proyek tersebut kategori strategis dan bernilai besar, sehingga wajar apabila masyarakat menaruh perhatian terhadap mekanisme perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasannya.
Namun, persoalan mencuat ketika Sekretaris Yayasan Al-Falah Tarutung Syaiful Panggabean menyatakan, pihak yayasan tidak mengetahui secara pasti rincian pagu anggaran maupun peran konkret yang seharusnya dijalankan di proyek revitalisasi tersebut.
Pernyataan ini menimbulkan tanda tanya besar, bagaimana mungkin proyek rehabilitasi yang dilaksanakan di lingkungan yayasan justru tidak melibatkan pengurus yayasan secara aktif, baik pengawasan, pengendalian mutu, maupun pertanggungjawaban administratif?
Lebih jauh, pengurus yayasan mengaku merasa kurang dilibatkan, bahkan tidak diberi ruang dalam proses pelaksanaan pembangunan. Tidak adanya pelibatan warga sekitar juga memperkuat kesan bahwa proyek ini berjalan dengan pendekatan top-down, tanpa komunikasi partisipatif dengan pihak yang terdampak langsung.
Padahal, prinsip tata kelola proyek publik, transparansi dan partisipasi pemangku kepentingan merupakan elemen penting untuk mencegah potensi konflik, kesalahpahaman, maupun dugaan penyimpangan.
"Memang telah dilakukan pertemuan antara pihak yayasan, pelaksana proyek, serta instansi terkait seperti Dinas PU Provinsi Sumut, dan Kanwil Kementerian Agama Sumut. Namun, fakta hingga kini pengurus yayasan masih mempertanyakan tugas dan fungsi mereka proyek tersebut menunjukkan adanya ketidakjelasan koordinasi lintas lembaga," tegas Syaiful ketika dikonfirmasi metro-online.co, Selasa (3/3/2026).
Ia menyampaikan, hal ini berpotensi menimbulkan persoalan administratif di kemudian hari, terutama menyangkut status aset, pemeliharaan bangunan, serta tanggung jawab pascaproyek.
Di sisi lain, pelaksana proyek dari PT Lestari Asi Sejahtera, Aman Sitompul, menyebut dirinya hanya bertindak sebagai pelaksana teknis berdasarkan gambar dan spesifikasi yang diberikan, serta rutin melaporkan progres pekerjaan kepada kementerian terkait.
"Pernyataan ini mengindikasikan kendali perencanaan dan pengawasan utama berada di tingkat pusat atau pada satuan kerja yang ditunjuk, bukan pada yayasan sebagai pemilik atau pengelola lahan dan lembaga pendidikan," ujar Syaiful.
Proyek ini sendiri merupakan bagian dari paket rehabilitasi dan renovasi madrasah di Provinsi Sumut yang mencakup beberapa lembaga pendidikan, antara lain:
- MTSS Al-Mandily
- MTSS Tarbiyatul Ikhwan
- MIS Al-Falah Tarutung
- MIS Bumin
- MIS Padang Sidempuan
- MTSS Al-Bahriyh Hibrohim Gumarupu
Dengan cakupan yang luas dan nilai anggaran yang signifikan, proyek ini seharusnya menjadi contoh praktik pembangunan pendidikan yang akuntabel dan inklusif.
Namun, munculnya keluhan dari pengurus yayasan justru membuka ruang diskusi tentang lemahnya komunikasi kelembagaan dan potensi disharmoni antara pelaksana proyek dan penerima manfaat langsung.
Sorotan publik terhadap proyek rehabilitasi MIS Al-Falah Tarutung akhirnya bukan sekadar soal angka anggaran, melainkan menyangkut prinsip dasar pengelolaan dana publik, keterbukaan informasi, kejelasan peran, akuntabilitas, serta penghormatan terhadap pemangku kepentingan lokal.
"Jika tidak segera dijelaskan secara transparan, polemik ini dapat berkembang menjadi krisis kepercayaan terhadap pelaksanaan proyek-proyek strategis pemerintah di sektor pendidikan keagamaan," ujarnya Syaiful.
Ia menyampaikan, untuk informasi dan keterangan lebih selanjutnya silahkan konfirmasi kepada kontraktor atau pelaksana yang di tunjuk PT Lestari Asi Sejahtera atas nama Aman Sitompul.
Aman Sitompul sebagai pelaksana pembangunan Yayasan MIS Al-Falah Tarutung ketika ditemui di lokasi mengatakan hanya sebagai pelaksana.
"Hanya gambar diberikan kepada saya, sekali seminggu membuat laporan kerja kepada Kementerian PU," akunya Aman. (as/as)
