ACEH TIMUR | Pj Bupati Aceh Timur, Mahyuddin, mengatakan bahwa Kabupaten Aceh Timur mendukung penuh PPI Compact sebagai model tata kelola yang melibatkan pemerintah dan swasta untuk mendorong pertumbuhan hijau dan inklusif serta mendorong bisnis yang berkelanjutan melalui tiga pilar utama produksi, proteksi, inklusi sosial, serta mendorong peningkatan produksi, dengan tetap menjaga keberlanjutan lingkungan dan akses semua pihak pada kehidupan yang lebih baik.
"Kedepan, kami juga berharap akan ada program-program kegiatan berkelanjutan yang didukung oleh Kementerian Perekonomian, Kementerian Pertanian dan pihak terkait lainnya terutama lembaga mitra yang selama ini telah banyak membantu," kata Mahyuddin dalam sambutan pada acara kunjungan kerja lapangan komisi pengarah program niscops indonesia di kabupaten Aceh Timur jum’at, 01 maret 2024.
Mahyuddin menambahkan pemerintah kabupaten Aceh Timur pada tahun 2023, telah melaksanakan penandatangan nota kesepahaman tentang peningkatan produksi berkelanjutan, proteksi kawasan hutan dan inklusi sosial atau ppi compact.
Penandatanganan tersebut dilakukan bersama para pemangku kepentingan kunci, untuk pembangunan komoditas yang berkelanjutan di Aceh Timur yaitu, selaku pj. bupati, ketua dprk aceh timur, kepala kph wilayah iii aceh, ketua pengurus yayasan inisiatif dagang hijau (IDH), direktur yayasan forum konservasi leuser (FKL), ketua gabungan pengusaha kelapa sawit indonesia (GAPKI) cabang aceh dan ketua kontak tani nelayan andalan (KTNA) Aceh Timur.
Untuk merealisasikan butir – butir mou hasil dari nota kesepahaman tersebut, di bentuk satgas PUPL yang berkomitmen untuk menjalankan ppi compact di aceh timur, guna memetakan persoalan dan kebutuhan terkait produksi berkelanjutan, proteksi kawasan hutan dan inklusi sosial.
Selain sebagai bentuk komitmen, secara faktual kabupaten Aceh Timur sendiri memiliki kebutuhan untuk menapaki model pendekatan pembangunan hijau. dalam situasi dan tantangan serta kebutuhan yang muncul, berkaitan dengan produksi berbagai komoditas andalan maupun persoalan terkait proteksi kawasan hutan dan inklusi sosial.
"Nota kesepahaman ppi compact, merupakan langkah awal untuk mencapai visi bersama dalam membangun rantai pasok komoditas, terutama kelapa sawit, secara berkelanjutan yang berdampak kepada peningkatan penghidupan masyarakat dan pembangunan Aceh Timur. Melalui visi bersama ini dan implementasi yang dapat diverifikasi, aceh timur akan memiliki keunggulan komparatif untuk mengundang investasi berkelanjutan," ucap Mahyuddin.
Kementerian Pertanian Republik Indonesia menyebutkan bahwa jika sawit Aceh mengalami gagal produksi, maka hal itu akan berimbas dan mempengaruhi pasar Crude Palm Oil atau CPO dunia.
"Aceh merupakan sentral produksi sawit terbanyak, sehingga Indonesia bisa menjadi negara dengan produksi kelapa sawit terbesar di dunia,"kata Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan Direktorat Jendral Perkebunan Kementerian Pertanian, Prayudi Syamsuri Hal itu dikatakan Prayudi saat kunjungan lapangan Komite Pengarah Inisiatif Nasional Petani Kelapa Sawit Berkelanjutan dan Cerdas terhadap Iklim (NI-SCOPS) di Kabupaten Aceh Timur, Jumat.
Ia menyebutkan, dari sisi produktivitas, Aceh berkontribusi sebesar 3,36 persen terhadap luasan lahan dan 2,14 persen luasan kelapa sawit dan produksi CPO nasional. Luas lahannya 470.826 hektar dengan produksi CPO 966 ribu ton per tahun. Aceh Timur ada di peringkat kedua dengan luas 73 ribu hektar, di bawah Nagan Raya dengan luas 96 ribu hektar.
Sementara Staf Ahli Bidang Konektivitas, Pengembangan Jasa dan Sumberdaya Alam Kementerian Perekonomian, Musdhalifah Machmud mengatakan, pemerintah pusat saat ini sedang mendorong percepatan I-STDB dan ISPO agar segera tuntas, khususnya di Aceh Timur harus 100 persen.
"Maka dari itu kami butuh dukungan dan suport dari Pemerintah Daerah agar perkembangan sawit berkelanjutan dan komuditi lainnya berkembang," pungkas Musdhalifah.(Said)
