GAYO LUES | Memasuki minggu ke 10 tahun 2023 ini, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus mengawasi perkembangan harga kebutuhan pokok daerah dan nasional, dan meminta laporan terbaru jajaran terkait, baik dari Menteri yang bersangkutan maupun laporan dari Pemerintah Daerah.
Terkait hal itu, jajaran Pemkab Gayo Lues diantaranya Pj. Bupati yang diwakilkan Plt. Sekda, para Asisten, unsur Forkopimda dan sejumlah SKPK mengikuti rapat Koordinasi Penurunan Inflasi Daerah bersama Kemendagri secara virtual. Kegiatan tersebut berlangsung di ruang kerja Bupati, pada hari Senin (30/01/2023).
Rapat secara virtual tersebut rutin dilakukan dengan menghadirkan seluruh Pemerintah Kabupaten dan Kota dengan tujuan untuk mengawal perkembangan ketahanan pasar dan pangan nasional serta daerah di seluruh Indonesia.
Beranjak memasuki bulan ke-2, Mendagri Muhammad Tito Karnavian memerintahkan seluruh pihak untuk sigap menyiapkan langkah dalam mengendalikan harga pasar. Beliau menambahkan, agar seluruh instansi terkait menyiapkan strategi menangani kondisi meningkat pesatnya permintaan bahan pokok memasuki bulan Ramadhan nanti.
Dikutip dari laporannya dalam rapat koordinasi inflasi tersebut, Deputi Badan Pusat Statistik (BPS) Dr. Habibullah menyebutkan bahwa sampai saat ini penyokong terjadinya inflasi saat ini adalah tidak stabilnya stok bahan pokok.
Hal ini menyebabkan tidak stabilnya harga jual dan penimbunan barang produksi, tercatat bahwa beras menjadi komoditi yang mengalami inflasi paling luas. Peningkatan harga beras terjadi di 27 provinsi, san kenaikan harga beras terus sudah terjadi mulai dari 2020 lalu dan mengalami gejolak harga hingga 3x sampai akhir tahun 2022.
Berdasarkan penulusuran yang dilakukan, BPS mengungkapkan bahwa pola masa panen daerah sentral produksi padi di Indonesia tidak berkesinambungan. Untuk itu terjadinya peningkatan produksi hanya terjadi ditrisemester pertama saja, oleh sebab itu produksi beras disemester 2 tidak dapat mencukupi stok yang dibutuhkan oleh pasar.
"Hal ini karena pola masa panen di daerah sentral yang tidak berkesinambungan, kebanyakan puncak panen di bulan maret dan kosong disemester ke 2. Akhirnya dari bulan juli hingga desember stock beras tidak bisa memenuhi permintaan, ini memicu banyak yang bermain sesukanya dengan harga produksi," ujar Habibullah.
Hal ini turut didukung dengan pernyataan Deputi Kerawanan Pangan dan Gizi Badan Pangan Nasional Nyoto Suwignyo dalam rapat tersebut. Dalam laporannya, Deputi Nyoto menyebutkan bahwa pasokan beras yang dimiliki oleh BULOG saat ini jauh kurang dari kuantitas normal, terhitung hingga bulan januari 2023, BULOG hanya memiliki ketersediaan beras CBP hanya berasa di angka 384.745 ton saja, yang normalnya menembus angka 1.500.000 ton.
Untuk menangani persoalan tersebut, Deputi Kerawanan Pangan dan Gizi Badan Pangan Nasional meminta untuk BULOG segera melakukan upaya percepatan pengadaan beras luar negeri sebanyak 500.000 ton hingga bulan Februari mendatang. Hal ini dinilai sebagai langkah awal yang paling efisien untuk mencegah krisis pangan nasional.
Lebih lanjut Nyoto menyebutkan pihaknya akan segera membentuk tim monitoring dan evaluasi pendistribusian pasokan bahan makanan pokok ke daerah-daerah yang mengalami inflasi.
Merespon usulan tersebut, Mendagri menyambut baik masukan tersebut. Namun, Mendagri tetap meminta para pengurus untuk tetap seksama memperhatikan berjalannya upaya tersebut. Pasalnya, Mendagri menilai langkah pengambilan beras import tidak boleh masuk ke pasar dalam periode mendekati masa panen, hal ini ditakutkan dapat mengganggu nilai jual beras lokal yang malah bisa menjadi bomerang bagi petani lokal.(Didi)
