GLOBALISASI BIDANG PERTANAHAN DALAM PERSPEKTIF UUD 1945

Sebarkan:

 

Asmadi Lubis

Artikel Oleh: Asmadi Lubis

Mahasiswa Prodi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

 Email: asmadilubis933@gmail.com

 

Prinsip keberpihakan kepada rakyat dan pemberdayaan rakyat sebagai upaya kemakmuran rakyat dengan proses politik agraria yang sifatnya mendasar dan adil adalah cita-cita sejak bangsa Indonesia memproklamirkan kemerdekaanya pada tanggal 17 Agustus 1945. The Founding Fathers secara tegas merumuskan cita-cita tersebut pada Pasal 33 UUD 1945 melalui gagasan bahwa: “Bumi, air, ruang angakasa serta kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”. Kata rakyat dalam pengertian UUD 1945 bermakna manusia biologis yang bernyawa dalam istilah Civil Law System disebut dengan “Natuurlijke Persoon”, bukan dalam pengertian badan hukum (Recht Persoon), baik yang bersifat publik (Publiek Rehct Persoon), maupun yang bersifat perdata (Private RechtPersoon).

Asumsi dasar yang mendasari ideologi tersebut adalah bahwa negara Indonesia sebagai organisasi kekuasaan seluruh bangsa adalah pembela kepentingan dan kedaulatan rakyat. Komitmen dan gagasan dalam mensejahterakan rakyat dengan menempatkan agraria sebagai asset dan tidak sebagai komoditas perdagangan diwujudkan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agararia (UUPA). UUPA adalah undang- undang yang pertama kali melahirkan landreform Indonesia yang hingga saat ini

 

Sistem perekonomian kapitalis yang dipratekkan pada zaman kolonial yang telah menyebabkan kesengsaraan bagi bangsa Indonesia tersebut, tentunya tidak sesuai dengan kepribadian bangsa, yang lebih mengedepankan asas musyawarah, gotong royong dan kekeluargaan. Dengan kata lain, kewajiban utama negara/pemerintah adalah melaksanakan politik agrariapopulis/neo populis yang menempatkan rakyat, sebagai titik sentral pembangunan di bidang agraria. Oleh karena itu, kehadiran badan hukum baik perdata, maupun publik tidak dapat dijadikan alasan untuk menegasikan akses rakyat untuk memanfaatkan tanah. Peranan negara, badan hukum publik, maupun privat di bidang agraria, khususnya tanah terbatas sebagai lembaga yang memfasilitasi agar pemanfaatantanah dapat mencapai tujuannya, yaitu sebesar-besar kemakmuran rakyat.

 

Kendati Landreform akan memasuki 63 tahun, kenyataan yang terjadi saat ini merupakan suatu ironi, dan menarik untuk dikaji, karena seiring dengan era baru hubungan antar negara dan antar masyarakat internasional yang lebih dikenal dengan istilah “Era Globalisasi”, ternyata implementasi amanat UUPA pada negara/ pemerintah semakin jauh dari yang seharusnya. Terdapat indikasi yang kuat, bahwa karena tekanan globalisasi perdagangan dunia berbagai aturan hukum dan kebijaksanaan yang dikeluarkan pemerintah di bidang agraria lebih berpihak dan memfasilitasi badan hukum publik, swasta, lembaga-lembaga keuangan dan pembangunan internasional, serta pemodal raksasa internasional dan cenderung mengorbankan kepentingan rakyat.

 

Berhadapan dengan era globalisasi, maka gagasan reformasi agraria yang bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan melalui landreform dalam rangka pemberdayaan rakyat kecil (terutama rakyattani) dengan membuka akses pemilikan hak atas tanah merupakan hal yang bersifat diametral dengan gagasan umum yang saat ini berkembang, yaitu “pertumbuhan”. Tanpa adanya reformasi agraria, terutama landreform dalam bentuk Land Distribution Programme, maka selain rakyat akan


semakin ternegasi dari sumber-sumber agraria, khususnya tanah, juga akan mengakibatkan rakyat berpendapatan rendah, karena faktor produksi dikuasai badan usaha swasta maupun pemerintah, sedangkan petani hanya akan menjadi buruh tanpa tanah yang diupah rendah, yang pada akhirnya akan menciptakan kondisi yang sangat rentan untuk menimbulkan berbagai sengketa dan konflik serta krisis sosial politik sebagaimana yang saat ini di Indonesia. Melalui landreform, terutama land distribution yang akan tercipta pemerataan faktor produksi pada rakyat yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan rakyat dan meningkatkan kesejahteraannya.

Upaya yang dapat dilakukan di bidang hukum agraria dalam menghadapi globalisasi antara lain melakukan penyempurnaan terhadap aturan hukum dan kebijaksanaan di bidang agraria agar mampu menghadapi globalisasi dunia dengan melakukan penguatan kedudukan dan akses rakyat terhadapsumber-sumber agraria terutama tanah sebagai faktor produksi, mengembalikan hak-hak rakyat untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan politik hukum agraria populis/neo populis, dan merumuskan kembali hak-hak, hubungan hukum antara subjek hukum dengan hak-hak agraria, dan hubungan-hubungan hukum antara subjek-subjek hukum yang berobjekkan hak-hak agraria, sehingga tercipta pemerataan atas pemilikan/penguasaan sumber-sumber agraria, terutama tanah. Hal ini dilakukan dengan melakukan reformasi terhadap: 1. Isi Aturan Hukum/Content of The Law; 2. Struktur Hukum/Structur of The Law/Administrative of The Law, dan Aspek Budaya Hukum/Culture of The Law.(*)

Sebarkan:
Komentar

Berita Terkini