Anggota Komisi VI DPR RI Rudi Hartono Bangun
JAKARTA | Anggota Komisi VI DPR RI Rudi Hartono Bangun mengapresiasi langkah Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir yang serius melakukan bersih-bersih di kementerian yang dipimpinnya.
Menurutnya, janji bersih-bersih BUMN yang dilontarkan Erick, sudah mulai dilakukan dengan beberapa bukti seperti Garuda, yang melaporkan sendiri ke Jaksa Agung ST Burhanudin soal dugaan ada korupsinya.
“Janji pak Erick bersih-bersih sudah mulai jalan dan ada beberapa buktinya. Seperti garuda ini yang beliau sendiri melaporkan ke Jaksa Agung, itu salah 1 saja dan masih banyak perseroan lain di BUMN yang harus di evaluasi dan dilaporkan. Agar para direksi melakukan kebijakan tegak lurus di internalnya,” kata Rudi kepada wartawan, Selasa (28/6).
Politikus NasDem ini mengungkapkan bersih-bersih juga perlu dilakukan oleh Erick Thohir dalam BUMN Perkebunan yakni seluruh PTPN. Dia menilai PTPN dari 1 hingga 14 perlu dilakukan audit internal baik dari sisi operasional, kinerja dan laba ruginya.
“Karena ada dugaan lebih besar biaya operasional dibanding pendapatannya, Dan itu saya duga semua dari kebijakan direksi-direksi dari BUMN Perkebunan itu sendiri,” ungkap Rudi.
Lebih lanjut, Legislator Dapil Sumut III ini mencontohkan adanya masalah di PTPN 3. Rudi mengaku menerima laporan ada dugaan jika anggaran pengeluaran dari BUMN tersebut banyak digelembungkan dan di mark up oleh para direksi.
Hal ini, menurutnya bisa terjadi lantaran Dirutnya berkantor di Jakarta sehingga pengawasan yang dilakukan tak ketat.
“Menurut data dari beberpa laporan lembaga masyarakat pemerhati kinerja PTPN 3, yang dilaporkan ke saya selaku anggota DPR RI dari Sumut, diduga para SVPP atau selevel direktur memelihara kontraktor besar yang bernama Aseng dari Kota Galang dan memonopoli semua tender pengadaan di PTPN 3 melalui orang tersebut. Hal ini membuat pengusaha umkm kecil tidak bisa masuk untuk ikut tender dengan berbagai alasan,” papar Rudi.
“Ini membuat para bawahan svvp menjalankan kebijakan yang diduga seperti di BUMN Garuda. Seperti membuat pengadaan pengadaan barang yang dikendalikan dan dimonopoli oleh 1 atau 2 orang saja dan di mark up,” sambungnya.
Hal ini, jelas legislator Dapil Sumut III ini, sangat merugikan. Dia pun merasa para direksi ini seperti para raja-raja kecil yang bertindak seenaknya dan lupa jika BUMN itu milik negara dan rakyat Indonesia.
“Seperti yang sudah dibilang Pak Erick, mereka ini merasa seperti raja-raja kecil. Maka itu perlu diaudit dan diperiksa oleh BPKP. Nah jika ditemukan kerugian, saya juga berharap Jaksa Agung untuk segera menyelidiki dan memproses seperti Garuda. Jika semuanya terlaksana, maka BUMN yang bersih pastinya akan tercapai,” tutup Rudi.(rel)
