loading...

Sumut

Nasional

Dunia

Peristiwa

loading...

Nasaruddin Nasution : Pemko Padangsidimpuan Harus Perhatikan Kesejahteraan Guru Honorer

Tim Redaksi: Selasa, 27 November 2018 | 11:39 WIB


Pendiri Asosiasi Guru Honor Kota Padangsidimpuan Nasarudin Nasution.
PADANGSIDIMPUAN | Peringatan hari guru Nasional 25 November 2018 merupakan suatu momen yang dimana mengingat perjuangan guru salah satu ikut turun tangan dalam hal mencerdaskan bangsa khususnya generasi muda, tetapi tidak jarang upaya dan perjuangan guru sering terlupakan dan kurang mendapat perhatian apalagi menyangkut kesejahteraan, salah satunya adalah guru honorer.

Kepada metro-online.co pemerhati pendidikan dan pendiri Asosiasi Guru Honor Kota Padangsidimpuan Nasaruddin Nasution S.Pd angkat bicara terkait kurangnya perhatian pemerintah terhadap masalah kesejahteraan guru Honorer yang notabenenya tenaga pendidik yang tidak memiliki gaji tetap sesuai standar yang ditentukan pemerintah.

Nasaruddin Nasution atau yang akrab dipanggil bang Anas ini berharap kepada pemerintah kota Padangsidimpuan dapat memberikan solusi terkait menyangkut kesejahteraan para tenaga guru honorer ini.

Kemudian Anas menyebutkan agar Pemerintah kota melalui walikota Padangsidimpuan terpilih dapat segera merealisasi program yang di usung saat kampanye. Dimana dari 10 program pokok pasangan Irsan dan Arwin salah satunya menyangkut kesejahteraan guru. Pada urutan ke 3 dari 10 program tersebut jelas dikatakan.

"Salah satu dari 10 program kerja walikota dan wakil walikota padangsidimpuan saat kampanye pada urut ke 3 yaitu peningkatan pendidikan sebagai kota pelajar dan kesejahteraan guru dan inilah yang kita harapkan nanti dapat terealisasikan," ungkap Anas saat berbincang dengan metro-online.co, Selasa (27/11/2018).

Kepada pemko Padangsidimpuan dengan pemerintahan yang baru ini Anas  berharap bahwa janji kampanye tersebut harus bisa direalisasikan.

Sebagai inisiator pendiri Asosiasi Guru Honor Kota Padangasidimpuan, dirinya berharap agar ada pemerataan kesejahteraan kepada guru - guru honor khususnya yang bertugas di SD dan SMP Negeri di kota dalihan natolu ini.

"Ketika ada niat baik dari pemerintah kota padangsidimpuan untuk pemerataan kesejahteraan guru honor, ini tidak akan menambah beban atau pagu anggaran," ucap Anas.

Dalam hal ini tergantung kemauan pengambil kebijakan  di kota ini. Kalau masalah tehnis, Anas menyebutkan pihaknya bersedia koordinasi atau komunikasi.

"Kebijakan yang di terapkan manajemen pendidikan di kota Padangsidimpuan selama ini menciderai rasa keadilan," tegasnya.

“Anas lebih jauh mengatakan bahwa yang di terapkan selama ini jelas tidak fair, pemberian honor semestinya bukan dari jalur dimana seorang guru masuk untuk mengajar di satu sekolah. Kalau ini standarnya maka akan ada hal yang menyalahi hukum,” ungkapnya lagi.

Selain itu kata Anas, sejak tanggal 6 desember 2017 yg lalu, sebanyak 322 orang guru honor yang bertugas di tingkat SD dan SMP sudah sejajar di mata hukum, namun dalam hal pembayaran honor masih terjadi kepincangan. 

"Bila ini tidak segera di robah maka pemerintahan sekarang tidak ada bedanya dengan pemerintahan terdahulu. Kebijakannya tetap membela sahwat oknum oknum di penyelenggara pendidikan untuk mengambil keuntungan pribadi,” tegas Anas.

Terakhir Anas menyampaikan bahwa sampai saat ini belum ada tanda - tanda upaya pemko Padangsidimpuan untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga guru honorer ini.

Ia berharap pemerintah kota Padangsidimpuan agar mengusulkan anggaran untuk kesejahteraan guru honorer pada rencana anggaran pembelanjaan daerah (RAPBD) untuk tahun 2019 ini.

"Dengan usulan tersebut semoga 10 program kampanye walikota Padangsidimpuan yang salah satunya peningkatan sebagai kota pelajar dan kesejahteraan guru dapat terealisasikan," pungkasnya. (syahrul)

Baca Juga

Komentar

Berita Terbaru

Berita Terkait

 
google-site-verification: google2bb360bc5f99c801.html