DELISERDANG | Tim Panitia Khusus pendapatan asli daerah DPRD Deliserdang akan segera limpahkan dokumen kebocoran temuan pansus di wilayah Kawasan Industri Medan ( KIM Mabar ) ke Kejaksaan karna Kontribusi pendapatan asli daerah masih belum maxsimal dan masih banyak kebocoran dan kerugian PAD Deliserdang.
Foto : Pansus PAD DPRD Deliserdang ( MOL/GN)
Ketua Pansus PAD Dr.Misnan Aljawi,SH.MH di dampingi wakil ketua pansus Junaidi Sekretaris Pansus M.Ilham Pulungan anggota Pansus Zulamri, Paian Purba, Andi Baso , Syarifuddin Nasution dan Anggota Pansus lainnya menjelaskan,bahwa Kawasan Industri Mabar seharus menjadi penyumbang PAD terbesar untuk Deliserdang namun kenyataan nya sampai saat ini masih belum maxsimal karena banyak kebocoran dan kerugian Pendapatan asli daerah di wilayah KIM.
Misnan menyebutkan, dalam beberapa pekan ini pansus Fokus turun ke wilayah Kawasan Industri setelah melakukan Rapat Dengar Pendapat ( RDP) di kantor DPRD untuk melihat dokumen dokumen.
" Setelah kami RDP mengecek dokumen yang ada baru kami turun langsung kelapangan untuk mensikronkan Dokumen dan fakta di lapangan. Setelah kita sinkronkan ternyata luar biasa temuan Pansus di lapangan. Inilah yang menjadi dasar kami untuk melimpahkan temuan kebocoran PAD ini ke aparat penegak Hukum terkait beberapa temuan," sebut Misnan.
Misnan menambahkan, dari temuan lapangan banyak luas Tanah sertifikat yang tidak sesuai dengan luas tanah di dalam SPPT Pajak. menjadi penyebab kebocoran karena banyak luas tanah yang tidak masuk dalam sppt pajak atau tidak bayar pajak.
Banyak luas bangunan yang tidak memiliki izin IMB/PBG yang menyebabkan tidak masuk nya retrebusi IMB ke kas Pemkab, banyak luas bangunan yang belum keseluruannya masuk ke dalam sppt pajak atau tidak bayar PBB yang menyebabkan kebocoran PAD.
Banyak Perusahaan di wilayah KIM yang tidak sama nilai NJOP bumi dan bangunannya padahal seharusnya di satu wilayah atau satu hamparan nilai NJOP bumi dan bangunannya harus sama ini lah yang menyebabkan kebocoran PAD.
Selain itu, Retribusi ABT yang di setorkan ke kas Pemkab dari pihak pengelolah Kim mabar masih belum sesuai, Retribusi atau pajak parkir yang di bayarkan ke Kas pemkab deli serdang masih belum sesuai dengan keluar masuknya kenderaan di wilayah KIM.
Dan masih banyak temuan temuan lain di wilayah Kim Mabar yang juga kami temukan permainan antara Oknum petugas di lapangan dengan Perusahaan tertentu dan setelah kami rumuskan temuan kebocoran ini mencapai puluhan dan mencapai ratusan Milyar
" Maka Kami tegas dan tanpa toleransi akan segera melimpahkan temuan ini ke aparat penegak Hukum dan akan merekomendasi kan untuk membongkar seluruh bangunan yang tidak memiliki izin IMB maupun izin PBG," Jelas Dr Misnan Aljawi SH MH
Sementara itu, Wakil Ketua pansus Junaidi meminta kepada Aparat Penegak Hukum dan Bupati serta dinas terkait bisa bekerja sama dan bermitra kepada Pansus agar semua temuan bisa di tindak tegas dan jangan tebang pilih agar target pendapatan asli daerah yang di tetapkan DPRD bisa tercapai.
" Kami yakin kalau kita sungguh sungguh bekerja pasti Target PAD bisa tercapai dan bisa melebihi 100 % dari target yang kita tetapkan," pungkas Junaidi. ( GN)
