 |
| Wabup Taput Deni Parlindungan Lumbantoruan saat membuka Sosialisasi Penyusunan Peta Proses Bisnis di lingkungan Pemkab Taput, Selasa (3/11/2026).(mol/alfredo sihombing) |
Salah satu langkah yang dilakukan yakni menyusun Peta Proses Bisnis sebagai pedoman dalam memperjelas alur kerja dan meningkatkan koordinasi antarorganisasi perangkat daerah (OPD).
Komitmen tersebut disampaikan Wakil Bupati (Wabup) Taput Deni Parlindungan Lumbantoruan, saat membuka Sosialisasi Penyusunan Peta Proses Bisnis di lingkungan Pemkab Taput, Selasa (3/11/2026).
Dalam arahannya Deni menegaskan, Peta Proses Bisnis tidak boleh dipandang hanya sebagai dokumen administratif.
Lebih dari itu, dokumen tersebut merupakan instrumen penting untuk memastikan setiap perangkat daerah memahami alur kerja, pembagian tugas, serta tanggung jawab masing-masing.
"Kejelasan proses kerja akan memperkuat koordinasi antarperangkat daerah sehingga penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan akuntabel," kata Deni.
Ia juga menekankan lima hal yang harus menjadi perhatian dalam penyusunan Peta Proses Bisnis.
Pertama, keselarasan dengan tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Kedua, penguatan koordinasi antarperangkat daerah. Ketiga, penyederhanaan proses kerja.
Selanjutnya, penyusunan harus mengacu pada pedoman dan ketentuan yang berlaku serta didukung komitmen dan keterlibatan aktif seluruh pimpinan perangkat daerah.
Wabup Deni juga meminta agar sosialisasi tersebut tidak berhenti pada pemahaman konsep, tetapi segera ditindaklanjuti melalui langkah-langkah konkret dan terukur.
Untuk itu, ia meminta Bagian Organisasi memberikan pendampingan agar penyusunan Peta Proses Bisnis dapat dilaksanakan secara terpadu, terarah, dan tepat waktu. (as/as)
