 |
| Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dalam forum Indonesian Mining Convention di Jakarta. (mol/dok). |
JAKARTA | Demi memperkuat ketahanan ekonomi nasional dan menjaga kedaulatan energi, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memerintahkan jajarannya untuk menghentikan pengiriman Sumber Daya Alam (SDA) Indonesia melalui negara perantara atau negara transit seperti Singapura, Selasa (3/11/2026).
Masyarkat Indonesia menilai langkah ini berani dan patriotik serta telah lama ditunggu.
Selama ini, praktik curang ekspor batu bara dan gas alam cair (LNG) melalui negara transit seperti Singapura telah merugikan Indonesia secara masif.
"Komoditas kita dicatat seolah-olah berasal dari negara transit tersebut, keuntungan pajak dan pencatatan transaksinya dinikmati negara lain, sementara Indonesia hanya dapat ampasnya," ucapannya.
Bahlil dengan tegas memerintahkan agar komoditas strategis seperti batu bara dan LNG harus diekspor langsung dari Indonesia ke negara tujuan tanpa mampir ke negara perantara.
"Kita kirim langsung, tidak boleh lewat negara-negara perantara. Indonesia ini negara berdaulat. Bukan negara yang bisa diatur-atur oleh siapapun, enggak boleh," tegas Bahlil dalam forum Indonesian Mining Convention di Jakarta.
Instruksi ini juga berlaku mutlak untuk pengiriman LNG. Jika Indonesia memasok gas ke Jepang atau Korea Selatan, pengiriman harus dilakukan langsung tanpa melalui negara lain.
Menurut Bahlil, pengiriman melalui negara lain berpotensi memberikan keuntungan besar kepada negara perantara, termasuk dari pencatatan transaksi dan penerimaan pajak.
Praktik ini harus dihentikan karena membuat komoditas Indonesia seolah-olah berasal dari negara tersebut.
"Ini adalah bentuk perang melawan mafia ekspor yang selama puluhan tahun menikmati rente dari kekayaan alam Indonesia," tegasnya.
Tak hanya batu bara dan LNG, Bahlil juga menunjukkan sikap nasionalisme yang tinggi terkait energi listrik.
Bahlil menegaskan, Indonesia belum akan mengekspor listrik ke Singapura dalam waktu dekat. Alasannya kebutuhan listrik dalam negeri harus dipenuhi terlebih dahulu.
Politikus Partai Golkar ini bahkan meminta secara terbuka agar Danantara menolak semua lobi terkait rencana ekspor listrik tersebut.
Bahlil meluruskan, kewenangan pemberian izin ekspor listrik berada di tangan Kementerian ESDM, bukan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara. Pemerintah harus mendahulukan kedaulatan dan kepentingan nasional sebelum mengekspor energi ke negara lain.
Langkah tegas Bahlil ini mendapat dukungan penuh dari publik. Sudah saatnya Indonesia berhenti menjadi bangsa yang menjual murah kekayaannya untuk memperkaya negara perantara.
Kedaulatan energi adalah harga mati. Ekonomi nasional harus kuat dengan memastikan setiap tetes LNG dan setiap ton batu bara memberikan keuntungan maksimal langsung untuk kas negara dan kesejahteraan rakyat Indonesia. (RE Maha/REM).
