Warga Desak Dinsos Tapteng, Pastikan Pencairan Bantuan Jadup.
TAPTENG | Ratusan warga dari sejumlah desa dan kelurahan di Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng), Sumatera Utara (Sumut), kembali mendatangi Kantor Dinas Sosial, Senin (27/7/2026).
Meminta kepastian terkait pencairan bantuan Jaminan Hidup (Jadup) yang hingga kini belum mereka terima.
Sebelum mendatangi Dinas Sosial, massa lebih dahulu menyampaikan aspirasi ke Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tapanuli Tengah. Mereka mengadukan belum terealisasinya bantuan yang dijanjikan pemerintah, meski bencana telah berlalu sekitar delapan bulan.
Dalam penyampaian aspirasinya, perwakilan warga mengungkapkan saat di ruang Aula Kantor DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah saat di sambut mengungkapkan kekecewaan karena hingga saat ini belum ada kejelasan mengenai pencairan bantuan Jadup maupun bantuan stimulan pemulihan ekonomi. Menurut mereka, masyarakat terdampak selama ini hanya menerima janji tanpa realisasi.
Menanggapi aspirasi tersebut, sejumlah anggota DPRD Tapanuli Tengah mengaku memahami keresahan masyarakat. Namun, mereka menyampaikan bahwa DPRD tidak dilibatkan secara langsung oleh pihak eksekutif dalam penanganan bencana, sehingga memiliki keterbatasan untuk memberikan penjelasan terkait proses penyaluran bantuan.
"Kami memang tidak dilibatkan dalam penanganan bencana oleh pihak eksekutif. Meski demikian, kami siap mendampingi masyarakat untuk meminta penjelasan langsung kepada instansi terkait," ujar salah seorang anggota DPRD.
Anggota legislatif juga mengungkapkan bahwa DPRD Provinsi, BPBD juga Dinas Sosial Provinsi Sumatera utara telah memberikan undangan rapat dan kami telah menghadiri dan membawa persoalan tersebut dalam rapat bersama sebagai bentuk komitmen memperjuangkan hak masyarakat. Namun, mereka menyayangkan ketidakhadiran Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah dalam pertemuan tersebut.
"Kami telah menyampaikan persoalan ini dalam rapat bersama. Sangat disayangkan, pihak Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah tidak menghadiri rapat tersebut. Padahal masyarakat masih banyak di temukan sudah menunggu kepastian selama berbulan-bulan," kata salah seorang legislator.
Usai dari DPRD Tapteng, rombongan anggota dewan bersama masyarakat bergerak menuju Kantor Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Tengah. Berdasarkan pantauan Metro-Online.co, rombongan diterima langsung oleh Pelaksana Harian (Plh) Kepala Dinas Sosial Faisal Lubis yang baru beberapa hari menjabat.
Dalam pertemuan tersebut, anggota DPRD menyampaikan tuntutan masyarakat terkait kejelasan data penerima bantuan Jadup yang belum dicairkan serta langkah-langkah yang telah dilakukan pemerintah daerah dalam menyelesaikan persoalan tersebut.
Menanggapi hal itu, Plh Kepala Dinas Sosial Tapanuli Tengah Faisal menjelaskan bahwa dirinya masih baru menjabat sehingga membutuhkan waktu untuk mempelajari seluruh persoalan secara menyeluruh. Meski demikian, ia berkomitmen untuk segera melakukan verifikasi lapangan agar penyaluran bantuan tepat sasaran.
"Saya memohon kepada masyarakat agar memberikan waktu kepada kami. Mulai besok saya bersama tim akan turun langsung ke wilayah bapak dan ibu untuk melakukan pengecekan serta memastikan kondisi di lapangan. Persoalan ini akan kami pelajari dan kami upayakan penyelesaiannya sesuai kewenangan yang diberikan kepada kami," ujarnya.
Ia menegaskan, langkah verifikasi tersebut dilakukan untuk memastikan data penerima bantuan benar-benar sesuai dengan kondisi masyarakat terdampak sehingga tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.
Pertemuan berlangsung dalam suasana tertib dan kondusif. Sebelum meninggalkan lokasi, masyarakat diarahkan untuk melakukan pengecekan nama dan data penerima bantuan melalui bidang terkait di Dinas Sosial sebagai bagian dari proses verifikasi.
Masyarakat bersama anggota DPRD berharap kehadiran Pelaksana Harian Kepala Dinas Sosial yang baru dapat membawa percepatan penyelesaian persoalan bantuan Jadup maupun bantuan stimulan pemulihan ekonomi yang selama ini dinantikan ribuan Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Harapan tersebut muncul setelah berbulan-bulan masyarakat menunggu kepastian atas bantuan yang hingga kini belum terealisasi. (YAS/REM).
