 |
| Teks Foto : Dekan Fakultas Keamanan Nasional Universitas Pertahanan Republik Indonesia (Unhan RI), Mayjen TNI Dr Nefra Firdaus SE MM, secara resmi membuka kegiatan Sharing Knowledge di Kampus Pascasarjana Unhan RI, Jalan Salemba Raya, Jakarta Pusat, Senin (20/7/2026). |
JAKARTA | Dekan Fakultas Keamanan Nasional Universitas Pertahanan Republik Indonesia (Unhan RI), Mayjen TNI Dr Nefra Firdaus SE MM, secara resmi membuka kegiatan Sharing Knowledge bertema "Dua Dekade Perdamaian Mewujudkan Reintegrasi Aceh yang Lebih Berkelanjutan".
Acara yang berlangsung di Kampus Pascasarjana Unhan RI, Jalan Salemba Raya, Jakarta Pusat, Senin (20/7/2026), merupakan wujud sinergi antara Program Studi Magister Damai dan Resolusi Konflik (DRK) Unhan RI bersama Program Studi Magister DRK Universitas Syiah Kuala (USK).
Dalam sambutannya yang tegas, Mayjen Nefra menekankan bahwa kajian akademik terkait jejak dan masa depan perdamaian Aceh harus terus diperkuat sebagai pilar utama penyangga ketahanan nasional.
 |
| Teks Foto : Dekan Fakultas Keamanan Nasional Universitas Pertahanan Republik Indonesia (Unhan RI), Mayjen TNI Dr Nefra Firdaus SE MM, saat memberikan kata sambutan. |
"Kolaborasi lintas perguruan tinggi ini diharapkan mampu melahirkan rekomendasi kebijakan yang tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga aplikatif untuk menjaga keutuhan dan keberlanjutan proses reintegrasi pascakonflik," ujar Mayjen Nefra.
Forum akademik ini menghadirkan dua pemapar utama, yaitu Satya Adhie Wibowo (Prodi Magister DRK Unhan RI) dan Nova Misdayanti Mandasari (Prodi Magister DRK USK).
Kedua peneliti mengupas isu reintegrasi Aceh dari perspektif ketahanan nasional dan pembangunan perdamaian berbasis masyarakat (grassroots peacebuilding), di bawah bimbingan akademik Dr Ichsan Malik, MSi dan Muhammad Ya'kub Aiyub Kadir SAg LLM PhD.
Sesi diskusi berjalan dinamis dipandu Aris Munandar, dengan Lili Sutriani bertindak sebagai pembawa acara, serta dihadiri oleh para dosen dan pejabat fakultas dari kedua institusi pendidikan tinggi.
Pembahasan menyoroti sejumlah tantangan krusial dalam menjaga stabilitas perdamaian Aceh memasuki dua dekade pasca-Perkesepakatan Helsinki. Isu strategis yang menjadi fokus meliputi penguatan tata kelola reintegrasi, pemberdayaan ekonomi masyarakat, optimalisasi peran lembaga adat, hingga langkah antisipatif menyusul berakhirnya masa pemberlakuan Dana Otonomi Khusus Aceh pada tahun 2027.
Sebagai luaran yang nyata, forum ini berhasil menyusun Joint Policy Brief (Catatan Kebijakan Bersama) yang memuat delapan rekomendasi strategis. Dokumen ini ditujukan bagi Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Aceh sebagai landasan untuk memperkokoh pondasi pembangunan perdamaian yang tangguh dan berkelanjutan di Bumi Serambi Mekkah.
Melalui kegiatan ini, Unhan RI kembali menegaskan komitmennya dalam mengembangkan kajian strategis di bidang perdamaian dan resolusi konflik melalui jejaring kemitraan akademik yang kuat.
"Sinergi antara Unhan RI dan USK diharapkan dapat melahirkan gagasan-gagasan konstruktif yang mendukung perumusan kebijakan nasional, sekaligus memperkuat fondasi ketahanan nasional melalui pembangunan perdamaian yang inklusif," tandas Mayjen Nefra Firdaus. (Jasa/JL)
