 |
| Kepala Bakom RI Muhammad Qodari. (dok.mol) |
JAKARTA | Pemerintah menegaskan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap berlanjut meski sejumlah pihak mendesak penghentiannya.
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Muhammad Qodari menyatakan evaluasi akan dilakukan secara menyeluruh, namun program unggulan Presiden Prabowo Subianto tersebut tidak akan dihentikan karena manfaatnya telah dirasakan langsung oleh masyarakat.
Menurut Qodari, MBG merupakan program prioritas nasional yang bertujuan meningkatkan kualitas kesehatan, kecerdasan generasi muda, sekaligus menekan angka stunting.
Karena itu, Badan Gizi Nasional (BGN) tetap menjalankan program sambil membenahi tata kelola dan pelaksanaannya di lapangan.
“Penerima manfaat program ini nyata. Ada ibu hamil, ibu menyusui, balita, hingga anak sekolah yang membutuhkan asupan gizi. Karena itu program tidak bisa begitu saja dihentikan,” ujar Qodari dalam keterangannya.
Ia menjelaskan, setiap program pemerintah pasti menghadapi tantangan pada tahap implementasi. Berbagai persoalan yang muncul dinilai sebagai bagian dari proses penyempurnaan, bukan alasan untuk menghentikan program.
“Setiap program pasti memiliki dinamika dan kendala dalam pelaksanaannya. Namun masalah bukan berarti membuat kita berhenti atau mundur. Yang dilakukan adalah evaluasi dan perbaikan,” katanya.
Sebagai bagian dari penataan program, Kepala BGN Nanik S Deyang telah memutuskan menghentikan sementara pembangunan dan persiapan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang belum beroperasi.
Seluruh unit yang masih berstatus persiapan akan ditunda sampai proses evaluasi selesai dilakukan.
“Yang belum operasional di-stop dulu. Semua yang masih dalam tahap persiapan, berapa pun progresnya, selama belum beroperasi akan dihentikan sementara,” jelas Qodari.
Ia menambahkan, keberadaan MBG selama ini telah membantu pemenuhan kebutuhan gizi kelompok rentan. Anak-anak sekolah juga dinilai memperoleh manfaat karena mendapatkan sarapan dan makanan bergizi secara lebih teratur.
Pemerintah saat ini tengah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan MBG. Evaluasi mencakup penerima manfaat, kondisi operasional SPPG, kualitas gizi makanan yang disajikan, tata kelola program, hingga keterlibatan vendor lokal dalam pelaksanaannya.
“Semua aspek akan dievaluasi, mulai dari penerimanya, kondisi SPPG, kualitas gizi, hingga tata kelola dan pelibatan vendor lokal,” tegasnya.
Desakan Mahasiswa
Sebelumnya, penghentian program MBG menjadi salah satu tuntutan utama dalam aksi demonstrasi yang digelar BEM Universitas Indonesia (UI) bersama sejumlah mahasiswa di kawasan Bundaran HI, Jakarta Pusat, Jumat (12/6/2026).
Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyampaikan lima tuntutan kepada pemerintah, yakni menghentikan pemborosan APBN, menurunkan harga kebutuhan pokok dan BBM,.
Kemudian menghentikan program MBG serta pembangunan Koperasi Desa Merah Putih, menghentikan militerisme di ranah sipil, dan mendesak pemerintah mengakui kesalahan serta berhenti mengelak. (RobS/RS)
