 |
| Pertanian komoditi bawang merah Bumdes Jahe Mulana di lokasi Desa Siabal-abal V Kecamatan Sipahutar, Rabu (20/5/2026).(Foto: mol/Alfredo Sihombing) |
Pemeriksaan tersebut dilakukan dengan memanggil pengurus BUMDes untuk memberikan keterangan terkait pengelolaan dan penggunaan dana yang telah dialokasikan.
Irban Khusus Inspektorat Taput J Sianturi membenarkan pihaknya saat ini sedang memproses terhadap pengurus BUMDes Jahe Mulana. Hal itu disampaikannya saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon, Rabu (17/6/2026).
Menurut J Sianturi, sebanyak tiga orang pengurus BUMDes telah memenuhi panggilan dan dimintai keterangan sebagai bagian dari proses pemeriksaan yang sedang berlangsung.
“Ketiga pengurus sudah dimintai keterangan. Selanjutnya, penyedia barang atau bahan yang terkait dengan kegiatan BUMDes juga akan dipanggil untuk memberikan keterangan. Tidak menutup kemungkinan akan ada pihak lain yang turut dipanggil guna melengkapi data dan informasi yang dibutuhkan,” ujar Sianturi.
Pemeriksaan ini dilakukan untuk memperoleh gambaran yang utuh mengenai pengelolaan dan penggunaan dana BUMDes Jahe Mulana selama Tahun Anggaran 2025. Selain meminta keterangan dari pengurus, Inspektorat juga akan memanggil pihak pemasok atau penyedia barang yang terlibat dalam kegiatan BUMDes guna melakukan klarifikasi atas sejumlah data dan dokumen yang berkaitan.
J Sianturi menjelaskan, pemanggilan berbagai pihak tersebut merupakan bagian dari upaya Inspektorat dalam mengumpulkan informasi dan memastikan seluruh proses pengelolaan dana BUMDes berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.
Hingga saat ini, proses pemeriksaan masih diproses dan Inspektorat belum menyampaikan hasil ataupun kesimpulan akhir terkait penggunaan dana BUMDes Jahe Mulana. Pemeriksaan akan terus dilakukan dengan meminta keterangan dari pihak-pihak yang dinilai memiliki keterkaitan dengan pengelolaan dana BUMDes tersebut.
Sebelumnya diberitakan, warga Desa Siabal-abal V, Kecamatan Sipahutar, Kabupaten Tapanuli Utara (Taput) mempertanyakan pengelolaan dana penyertaan modal Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Jahe Mulana Tahun 2025 sebesar Rp143 juta yang dinilai tidak transparan dan diduga bermasalah.
Sorotan warga muncul setelah usaha pertanian bawang merah yang dikelola BUMDes tersebut hanya menghasilkan pendapatan panen sebesar Rp10,8 juta pada tahun 2026 dari lahan seluas 17 rante.
BUMDes yang dibentuk sebagai lembaga ekonomi desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan aset dan potensi desa, kini justru menuai kritik dari masyarakat setempat.
Seorang warga sekitar, J Simanjuntak, mengatakan persoalan tersebut telah menjadi perbincangan luas di tengah masyarakat karena dinilai tidak sebanding antara dana modal yang dikucurkan dengan hasil panen yang diperoleh.
“Dana penyertaan BUMDes tahun 2025 sebesar Rp143 juta, tetapi hasil panen hanya Rp10,8 juta. Ini menjadi pembahasan masyarakat karena diduga ada penyimpangan anggaran,” ujar Simanjuntak.
Warga juga menduga adanya pengadaan barang dengan harga tidak wajar dalam pengelolaan usaha tersebut. Mereka meminta Aparat Penegak Hukum (APH) melakukan pemeriksaan dan audit terhadap penggunaan dana BUMDes Jahe Mulana.
Kecurigaan masyarakat semakin menguat setelah sekretaris dan bendahara BUMDes disebut mengundurkan diri dari kepengurusan. Kondisi itu membuat pengelolaan kegiatan BUMDes diduga dikendalikan sepenuhnya oleh Ketua BUMDes, Parlindungan Pardede.
Saat dikonfirmasi, Rabu (20/5/2026), Ketua BUMDes Jahe Mulana, Parlindungan Pardede, membenarkan pihaknya menerima dana penyertaan modal sebesar Rp143 juta dan hasil panen bawang merah hanya mencapai Rp10,8 juta.
Menurutnya, rendahnya hasil produksi disebabkan faktor cuaca, terutama tingginya curah hujan yang menyebabkan banyak tanaman rusak.
“Karena musim hujan, banyak tanaman yang rusak. Untuk lahan BUMDes luasnya sekitar 17 rante dan dikontrak Rp2 juta per tahun,” jelas Parlindungan.
Terkait pengunduran diri sekretaris dan bendahara BUMDes, ia mengaku tidak mengetahui alasan pasti keduanya memilih mundur dari kepengurusan.
Kasus ini kini menjadi perhatian masyarakat Desa Siabal-abal V yang berharap adanya transparansi dan audit menyeluruh terhadap pengelolaan dana BUMDes guna menjaga kepercayaan publik terhadap program pemberdayaan ekonomi desa. (as/as)
