 |
| Kegiatan Pembinaan, Monitoring, dan Evaluasi bagi Kabupaten/Kota Wilayah Zona Pantai Timur (2) Sumatera Utara, Selasa (19/5/2026).(mol/dok.Kominfo). |
Dalam kesempatan itu, Suwanto menyampaikan kegiatan tersebut menjadi momentum strategis untuk memperkuat implementasi reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), pelayanan publik, kelembagaan, serta analisa jabatan di lingkungan pemerintah daerah. Menurutnya, lima aspek tersebut merupakan fondasi utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik serta menciptakan birokrasi yang bersih, efektif, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.
“Melalui pembinaan, monitoring, dan evaluasi terpadu ini diharapkan dapat memetakan capaian serta kendala di masing-masing daerah, memberikan solusi konkret berupa rekomendasi perbaikan, dan menyelaraskan seluruh aspek agar tidak berjalan sendiri-sendiri,” ujar Suwanto. Ia juga mengapresiasi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang telah menunjuk Kabupaten Serdangbedagai sebagai fasilitator kegiatan tersebut.
Sementara itu, Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution melalui Asisten Administrasi Umum, Muhammad Suib, menegaskan reformasi birokrasi tidak boleh hanya dimaknai sebagai pemenuhan administrasi semata, tetapi harus menjadi transformasi nyata dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Menurutnya, masyarakat saat ini menuntut pelayanan yang cepat, akurat, dan transparan sehingga reformasi birokrasi harus mampu memberi dampak konkret terhadap penyelesaian berbagai isu strategis daerah.
Selain itu, Pemprov Sumut juga mendorong percepatan transformasi digital pelayanan melalui penguatan Mal Pelayanan Publik (MPP) dan inovasi pelayanan yang berdampak langsung kepada masyarakat. Dalam kegiatan tersebut turut hadir Kepala Biro Organisasi Setda Provsu Zulkifli sebagai narasumber, Asisten Administrasi Umum Dimas Kurnianto, Kepala Bapperida Romian Parulian Siagian, serta sejumlah kepala OPD Serdangbedagai dan kepala bagian organisasi kabupaten/kota se-Sumatera Utara.(HR/HR)
