 |
| Irwansyah Gultom (kiri) sebagai PH salah satu dari tiga terdakwa perkara korupsi PTI atau Smartboard pada Disdik kota Tebingtinggi, di ruang Cakra Utama Pengadilan Tipikor Medan. (mol/roberts) |
Pasalnya, Irwansyah Gultom diketahui telah dilantik jadi Direktur Utama (Dirut) Perusahaan Umum Daerah (PUD) Rumah Potong Hewan (RPH) Medan periode 2026-2030 justru hadir di persidangan sebagai penasihat hukum (PH) Direktur Utama (Dirut) PT Bismacindo Perkasa (BP) Budi Pranoto.
Persis sekira pukul 19.15 WIB, majelis hakim diketuai As’ad Rahim Lubis pun menunda persidangan pekan depan. Awak media kemudian mengkonfirmasi seputar kehadirannya mendampingi terdakwa, padahal ia menduduki jabatan publik di lingkungan Pemko Medan.
Menurutnya, kehadirannya di persidangan merupakan bentuk penyelesaian kewajiban terhadap klien yang telah lebih dahulu ditanganinya sebelum menjabat sebagai Dirut PUD RPH Kota Medan.
“Ya, saya intinya... sebelum jadi direktur, kan masih ada kewajiban saya terhadap klien saya. Itu saja. Setelah itu, sudah selesai,” ujar sembari berjalan ke arah pintu keluar pengadilan Kelas IA Khusus tersebut.
Ketika ditanya terkait adanya ketentuan dalam Undang-undang Advokat maupun persoalan rangkap jabatan, Irwansyah menyerahkan hal tersebut kepada mekanisme Kode Etik.
“Oh, itu nanti pihak daripada apa ya? Pihak Badan Kode Etik itu nanti,” katanya. Aktivitasnya membantu klien juga tidak mengganggu pekerjaannya sebagai pimpinan perusahaan daerah.
Menanggapi pertanyaan mengenai kehadirannya di persidangan pada hari kerja sebagai Dirut PUD RPH Kotw Medan, Irwansyah juga membantah hal tersebut menjadi persoalan.
“Oh, itu saya no comment. Karena hari kerja itu kami yang tahu,” ujarnya singkat.
Pantauan awak media, wajah Irwansyah Gultom berangsur memerah (merona) ketika dicecar apakah dirinya masih aktif menjabat Dirut RPH Kota Medan.
“Masih, masih. Tanya materi aja. Jangan tanya direkturnya ya? Iya, materi aja,” pungkasnya. (ROBERTS/RS)
