Perwakilan warga Desa Aek Horsik, Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah, menyampaikan aspirasi terkait belum terealisasinya penanganan dampak banjir kepada anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah, A Basir Situmeang, dalam pertemuan di ruang kerja DPRD, Selasa (31/3/2026). Warga mendesak kejelasan status kerusakan rumah serta percepatan tindak lanjut pasca kunjungan Gubernur Sumatera Utara.(Foto: Yasmend/mol)
TAPTENG | Desakan terhadap pemerintah untuk segera menindaklanjuti penanganan dampak banjir di Desa Aek Horsik, Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah, kian menguat. Aspirasi tersebut disampaikan oleh perwakilan 30 kepala keluarga (KK) dari Dusun III yang terdampak langsung bencana, Selasa (31/3/2026) pagi.
Perwakilan warga, Nurtemani Zega dan Indra H. Harefa, menyampaikan langsung aspirasi tersebut kepada anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah, A Basir Situmeang, yang menerima mereka di ruang kerjanya.Pertemuan tersebut turut didampingi oleh D Herman Hulu beserta jajaran lainnya.
Dalam penyampaiannya, warga menyoroti belum adanya kejelasan penanganan kerusakan rumah, meskipun sebelumnya Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, telah memberikan pernyataan tegas saat melakukan kunjungan ke lokasi pada 18 Februari 2026.
Dalam kunjungan tersebut, gubernur menyatakan bahwa rumah yang telah dua kali terdampak banjir dengan ketinggian lumpur mencapai pinggang orang dewasa layak dikategorikan sebagai rusak berat.
Namun, lebih dari satu bulan pasca kunjungan tersebut, masyarakat menilai belum ada realisasi konkret di lapangan.
“Kami berpegang pada pernyataan gubernur. Kondisi yang kami alami juga terdokumentasi, termasuk dalam bentuk video. Namun hingga kini belum ada kejelasan tindak lanjut,” ujar perwakilan warga.
Selain menuntut kepastian status kerusakan rumah, warga juga mendesak pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap dampak banjir yang terjadi secara berulang di wilayah mereka.
Di sisi lain, Camat Badiri sebelumnya menjelaskan bahwa mekanisme pendataan kerusakan rumah mengacu pada tingkat kerusakan. Untuk kategori di bawah 20 persen, bantuan akan dialihkan ke skema Jaminan Hidup (Jadup).
“Untuk kerusakan di bawah 20 persen, akan diarahkan ke bantuan jaminan hidup sesuai ketentuan,” jelasnya.
Penjelasan tersebut memunculkan kekhawatiran di kalangan masyarakat. Warga menilai akurasi data menjadi hal krusial, karena akan berpengaruh langsung terhadap jenis bantuan yang diterima.
Menanggapi aspirasi tersebut, A Basir Situmeang menyampaikan komitmennya untuk segera menindaklanjuti melalui forum resmi lintas instansi.
Pihak DPRD, kata dia, akan mengagendakan rapat koordinasi yang melibatkan Dinas Sosial, Dinas Perumahan dan Permukiman, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), camat, serta pemerintah desa.
“Persoalan ini tidak hanya terjadi di satu titik. Ada lebih dari satu wilayah yang menyampaikan aspirasi serupa. Oleh karena itu, kami akan segera mengagendakan rapat dalam waktu dekat,” ujarnya.
Melalui langkah tersebut, diharapkan dapat diperoleh kejelasan data, sinkronisasi kebijakan, serta solusi konkret bagi masyarakat terdampak.
Sementara itu, upaya konfirmasi kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tapanuli Tengah telah dilakukan oleh kru media, namun hingga berita ini ditayangkan belum diperoleh tanggapan resmi.
Di sisi lain, Kepala Desa Aek Horsik saat dikonfirmasi menyampaikan bahwa pihaknya akan terlebih dahulu berkoordinasi dengan pihak terkait.
“Baik, terima kasih informasinya, Pak. Saya konfirmasi dulu dengan kawan-kawan lainnya,” ujarnya.
Saat dimintai bantuan untuk menghubungi Camat Badiri, Kepala Desa Aek Horsik mengaku tidak memiliki kontak yang dimaksud. “Mohon maaf, Pak, nomor camat tidak ada sama saya,” jawabnya.
Di tengah kondisi yang masih belum pasti, warga Dusun III Desa Aek Horsik berharap pemerintah dapat bertindak cepat dan responsif, sehingga penanganan pasca-bencana tidak berlarut-larut serta memberikan kepastian atas kondisi hunian mereka.(YAS/JS)
.jpg)
