 |
| Kolase logo Repdem dan beras Bulog. (Mol/Ist) |
Pasalnya, data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang dipegang Bulog diduga masih banyak yang tidak tepat sasaran. Hal ini khususnya terjadi di Kota Tebingtinggi, Sumatera Utara.
Banyak warga mempertanyakan data-data KPM yang dipegang Bulog masih banyak menyentuh warga yang memiliki tingkat ekonomi menengah ke atas.
Anehnya, ada warga yang memiliki status desil di bawah 4 dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) tidak tercatat dalam data penerima bantuan.
Masalah lainnya, ditemukan juga banyak warga yang tingkat ekonomi menengah ke atas malah memiliki desil rendah dan tercatat sebagai penerima bantuan.
Carut marutnya pendataan dan darimana sumber data KPM yang dipedomani Bapanas turut disorot oleh Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem) Kota Tebingtinggi.
Repdem Tebingtinggi mempertanyakan darimana data KPM diambil dan bagaimana mekanisme verifikasinya.
"Kami mendapat informasi data KPM itu diambil dari Kemensos. Kalau memang iya, berarti Kemensos tidak mendata ulang agar tepat sasaran. Kami masih heran sebenarnya datanya diambil dari mana. Karena kami menemukan ada warga yang desilnya 3 tapi tidak masuk dalam data penerima. Desil 3 kan harusnya sangat layak," ujar Aktifis Repdem Tebingtinggi Remon Silalahi dalam keterangannya, Kamis (2/4/2026).
Remon berharap kedepan sumber data Bapanas harus valid dan sesuai dengan kelayakan mendapat bantuan.
Repdem, kata Remon, banyak mendapat laporan dari warga yang tidak menerima bantuan, padahal posisi desilnya rendah.
Selain itu, Repdem juga mendapati adanya warga yang sudah meninggal dunia, berpindah kartu keluarga (KK) dan menjadi pegawai negeri, tapi tetap terdaftar sebagai penerima bantuan sosial.
"Kemensos melalui Dinas Sosial, BPS dan Kelurahan juga harus sinergi serta benar-benar mendata warga yang layak mendapat bantuan. Kalau tidak layak, dihapus saja dan dialihkan kepada yang layak," kata Remon.
"Soalnya kami juga mendapati adanya warga yang sudah meninggal, pindah KK atau sudah menjadi pegawai negeri tapi masuk sebagai penerima bantuan sosial," sambungnya.
Untuk itu, Repdem mempertanyakan mekanisme dari Bapanas, BPS, Kemensos RI maupun Dinas Sosial Tebingtinggi, bagaimana cara menentukan data penerima bantuan ini.
"Kami harap pihak-pihak tersebut menjelaskan atau mensosialisasikan kepada warga secara meluas agar hal-hal seperti ini tidak berulang kali terjadi. Pak Wali Kota Tebingtinggi juga sudah memerintahkan agar semua mendata ulang," ujarnya. (Sdy/Sdy)
.jpg)
