LANGKAT | Pemerhati sosial di Wilayah Teluk Aru, AR Nasution minta Bupati Langkat dengan Arif dan bijaksana menyikapi aspirasi masyarakat terdampak banjir yang turun ke jalan menuntut keadilan, terkait bantuan pemerintah bagi korban banjir, ujarnya kepada kru Metro Online di Besitang, Selasa (14/4/2026).
Korban banjir sampai melapor ke Legislatif dan telah digelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) di DPRD Langkat, hingga kemudian mereka melakukan aksi demo di Kantor Camat Besitang, itu merupakan akumulasi kekesalan dan kekecewaan mereka, terkait bantuan sosial yang sampai sejauh ini ada ribuan warga yang belum dapat bantuan dari pemerintah, seperti diberitakan Metro Online, ujar Nasution.
Dalam pertemuan antara warga dengan pihak kecamatan ketika itu tidak ada jawaban yang pasti dari Camat Besitang, Restra Yuda, terkait keluhan para korban banjir yang sampai sejauh ini belum juga menerima bantuan sosial dari pemerintah.
Meski Camat Besitang, Restra telah berupaya menjelaskan data awal yang ia terima dari sejumlah desa dan kelurahan sebanyak 5826 KK, dengan rincian rumah rusak berat 359, rusak sedang 272, dan 290 rusak ringan, dan data tersebut telah dikirim ke Pemerintah Kabupaten Langkat, namun warga tetap menuntut bantuan sosial dari pemerintah.
Karena belum ada jawaban yang pasti dari pihak kecamatan, maka warga korban banjir berjanji akan menggelar aksi lagi dengan jumlah yang jauh lebih besar ke Kantor Bupati Langkat, hingga mereka menerima haknya, yakni menerima bantuan sosial dari pemerintah.
DPRD Kabupaten Langkat juga akan menggelar RDP lagi guna menindaklanjuti tuntutan warga, yang direncanakan berlangsung, Senin (20/4/2026) di DPRD Langkat. Hal ini dikatakan salah seorang anggota DPRD Langkat yang ikut berdialog dalam pertemuan antara warga dengan pihak kecamatan kemarin, katanya.
Menurut dia, jika unjukrasa damai, dan RDP digelar berulang, bukan tidak mungkin hal itu akan semakin menambah kerugian masyarakat, apalagi saat ini sulitnya ekonomi. Para korban terpaksa menyewa bus angkutan menuju Stabat, Langkat, dengan menyiapkan anggaran relatif besar (bagi yang ekonomi lemah), belum lagi biaya makan, minum, dan lainnya, sambungnya.
Untuk itu diharapkan kepada Bupati Langkat dapat segera mengatasi masalah ini, rakyat dapat bantuan, pemerintah dapat menjalankan tugasnya tanpa dibebani waktu, tenaga dalam melayani warga berunjukrasa, ujarnya.
Perlu disampaikan, lanjutnya, saat ini banyak masyarakat, khususnya bagi para korban banjir yang ekonominya lemah. "Untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari-hari pun mereka sulit, apalagi untuk memperbaiki rumahnya yang rusak, akibat dampak banjir bandang tersebut," sambungnya.
"Para korban banjir mengatakan pemerintah tidak adil, bukan tidak beralasan. Pasalnya, ada lima ribu kepala keluarga (KK) lebih korban banjir di Kecamatan Besitang, tapi hanya ratusan yang dapat bantuan, adil kah itu," ujarnya dengan nada tanya.
Ribuan warga yang terdampak sama-sama korban banjir, kata dia, ada rumah rusak berat, hilang, ada rumah rusak sedang dan rusak ringan. Tapi jangan lupa, ada warga yang mengalami kerugian cukup besar mencapai puluhan juta rupiah akibat harta benda milik mereka seperti sopa, mesin cuci, tempat tidur, tv, lemari, kulkas, kipas angin, pakaian, sepedamotor, dan lainnya hancur dampak banjir yang terjadi akhir November 2025.
"Para korban banjir, itu warga negara yang sama, dan nasibnya patut diperhatikan dan diberikan bantuan. Mereka juga wajib pajak, jadi disaat mereka kesulitan, ia pemerintah wajib menolong rakyatnya," tutupnya.(lesman simamora/mp)
