 |
| Satu unit mobil dum truk sedang antri mau masuk untuk menuangkan muatannya ke dalam gudang di Gabion. (mol/dok). |
MEDAN | Dalam kurun waktu 10 tahun terakhir ini, reklamasi terhadap pantai khususnya di Gabion kawasan Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Belawan, terus berlanjut, Minggu (1/3/2026).
Namun tidak ada tindakan tegas dari instansi terkait khususnya Dinas Lingkungan Hidup (DLH) untuk menghentikannya.
Padahal, berdasarkan peraturan, reklamasi di Indonesia harus mengikuti zonasi, studi kelayakan dan izin lingkungan.
Akibatnya, tanpa disadari reklamasi telah menimbulkan dampak negatif diantaranya kerusakan ekosistem pesisir, punahnya mangrove, intrusi air laut, erosi, peningkatan risiko banjir dan terganggunya mata pencaharian nelayan.
 |
| Tanah timbun jenis sirtu menumpuk di depan pintu gudang. (mol/dok). |
Penimbunan dilakukan sesuka hati penyewa tanpa memikirkan dampak negatifnya dan BUMN selaku pemilik lahan tidak berupaya mencegah serta tidak keberatan lahannya ditimbun.
"Dulu ikan dan pohon mangrove banyak kita lihat dan tumbuh di Gaboin ini. Namun sekarang sudah tidak ada karena semuanya sudah ditimbun," kata Umar, warga setempat.
Terkini, penimbunan terlihat pada beberapa gudang di Gabion. Sejumlah mobil dum truk pengangkut tanah timbun jenis pasir dan batu (sirtu) berseliweran masuk dan keluar serta menuangkan muatannya di dalam gudang, Sabtu (28/2/2026).
Reklamasi pantai adalah proses pembuatan daratan baru di wilayah pesisir atau laut dangkal melalui penimbunan (landfill), pengeringan atau drainase untuk meningkatkan nilai guna lahan, biasanya untuk pemukiman, industri, pelabuhan atau wisata.
Kegiatan ini mengubah garis pantai dan struktur perairan demi menciptakan lahan produktif.
Reklamasi harus direncanakan dengan hati-hati untuk menyeimbangkan kebutuhan pembangunan dengan keberlanjutan lingkungan.
Saat dikonfirmasi terhalang itu kepada instansi terkait, belum ada yang bersedia memberikan tanggapan. (RE Maha/REM).
