 |
| Keterangan poto: (dari kiri ke kanan) Kabid Bina Marga Dinas PU dan PR Paluta, Kepala BPBD Paluta, Kadis Kominfotan Deliserdang, Bupati Paluta, Kadis PU dan PR Paluta dan Kabag Prokopim Setda Kab Paluta saat menghadiri Rakor di Kantor Gubsu.(mol/pemkabpaluta) |
Adapun anggaran terbesar yang dialokasikan untuk bidang infrastruktur. Seperti, perbaikan jalan dan jembatan, pembangunan tanggul, normalisasi sungai, pengelolaan sumber daya air serta rehabilitasi rumah warga dengan total sekitar Rp 275 miliar.
Selain itu, pemerintah juga mengalokasikan anggaran sebesar Rp 1,68 miliar untuk bidang komunikasi dan informatika dan Rp 36,8 miliar untuk pendidikan. Kemudian, Rp6,9 miliar untuk kesehatan serta Rp110 miliar sebagai bantuan keuangan kepada pemerintah daerah.
Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Muhammad Bobby Afif Nasution dalam sambutannya menyampaikan, bahwa Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) akan melakukan pergeseran anggaran untuk mendukung pemulihan pasca bencana.
Dikatakannya, untuk sektor pendidikan anggaran akan dibagi dua. Yaitu, untuk pembangunan infrastruktur serta pemberian SPP gratis bagi peserta didik di daerah terdampak bencana.
Selain itu, Gubsu Bobby juga mengungkapkan rencana pembangunan sebanyak 200 unit hunian tetap (huntap) dengan total anggaran sebesar Rp1,2 miliar. Dimana nilai tersebut setara dengan standar pembangunan hunian tetap oleh pemerintah pusat. Yakni, Rp 60 juta per unitnya.
Lebih lanjut, Gubsu Bobby menjelaskan, bahwa pemerintah provinsi masih menunggu data dari kabupaten dan kota untuk disinkronkan dengan data BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana).
Apabila pembangunan hunian tetap sudah sepenuhnya tercakup oleh BNPB, maka anggaran dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara akan dialihkan sebagai tambahan dukungan kepada BNPB. Sehingga, nilai rumah yang dibangun dapat melebihi Rp 60 juta per unit.
“Jika pembangunan hunian tetap telah tercover oleh BNPB, maka anggaran dari provinsi akan kami tambahkan untuk BNPB. agar kualitas dan nilai rumah yang dibangun bisa lebih baik,” ujar Gubsu Bobby.
Sementara itu katanya, pemerintah pusat terus melakukan rehabilitasi pascabencana di Sumut, Aceh dan Sumatera Barat.
Melalui BNPB, pemerintah pusat menyiapkan 5951 unit hunian tetap untuk Sumut, perbaikan jalan dan jembatan serta pengiriman bantuan logistik dan kebutuhan lainnya.
“Walaupun status bencana sudah dicabut, kami akan tetap membantu bapak/ibu semua dalam pemulihan, tidak ada lagi masyarakat di pengungsian saat puasa, semua di Huntara (Hunian Sementara), menyewa rumah atau di rumah kerabat yang biayanya kita tanggung. kita juga menyiapkan Rp600 ribu per jiwa per bulan bagi pengungsi, Rp3 juta untuk pengganti isi rumah dan Rp 5 juta untuk modal usaha bagi pengusaha yang terdampak,” kata Ketua BNPB Letjen TNI Suharyanto.
Pada kesempatan itu, Ketua Satgas Pemulihan Bencana Sumatera Tito Karnavian juga mengatakan, terdapat sejumlah indikator yang menunjukkan daerah bencana telah kembali normal. Indikator tersebut antara lain berjalannya pemerintahan dari tingkat provinsi hingga desa, layanan publik yang baik, akses darat yang lancar, aktivitas ekonomi berjalan, serta ketersediaan SPBU, gas, elpiji, listrik, internet dan air minum dalam kondisi baik.
“Kalau dilihat dari pemetaan kita, di Sumut sudah membaik secara umum. Hanya tinggal beberapa daerah yang masih perlu kita percepat seperti Tapsel, Tapteng, Taput, Sibolga yang beberapa indikatornya masih belum baik,” kata Tito Karnavian.
Terpisah, Bupati Paluta Reski Basyah menegaskan, komitmen Pemkab Paluta dalam mendukung penuh kebijakan nasional dan provinsi terkait penanganan pasca bencana. Pemerintah Kabupaten Paluta siap bersinergi dengan seluruh pemangku kepentingan agar pemulihan pasca bencana dapat dilaksanakan secara cepat, tepat dan berkelanjutan.
Turut hadir dalam rapat, Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronica Tan, Ketua DPRD Sumut Erni Ariyanti Sitorus, Wakil Gubernur Sumut H Surya, unsur Forkopimda, seluruh Bupati dan Walikota Daerah dan yang terdampak bencana, Pj Sekdaprovsu Sulaiman Harahap serta OPD terkait di Pemprovsu.(gnp/red)
.jpg)
