 |
| Wagub Sumut Surya bersama unsur OPD terkait lainnya saat mengikuti Rakor Pemulihan Pascabencana di wilayah Sumatera. (mol/lominfo) |
Rakor tersebut digelar secara virtual dan diikuti Wagub dari ruang kerjanya di Lantai 9 Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro, Medan, Jumat (9/1/2026).
Pertemuan lewat daring melibatkan unsur pimpinan pemerintahan dari tiga provinsi, yakni Sumut, Sumatera Barat (Sumbar) dan Aceh serta para kepala daerah kabupaten/kota yang terdampak bencana.
Khusus Sumut, terdapat 18 kabupaten/kota yang dilaporkan kondisi terkini serta progres penanganan dan pemulihan pascabencana.
Wagub Sumut Surya mengungkapkan data dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menunjukkan masih ada lima daerah membutuhkan perhatian khusus, akibat dampak bencana cukup berat, seperti banjir, banjir bandang, dan tanah longsor.
Kelima daerah tersebut adalah Kabupaten Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, Mandailingnatal serta Kota Sibolga. Selain kerusakan fisik, aktivitas perekonomian di beberapa wilayah juga belum pulih sepenuhnya.
“Pemerintah Provinsi akan kembali memastikan keakuratan data dari seluruh kabupaten/kota terdampak, sehingga data yang disampaikan ke pemerintah pusat benar-benar valid dan dapat menjadi dasar pengambilan kebijakan,” ujar Surya di hadapan pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mengikuti rakor.
Sementara itu, Kepala BPBD Sumut Tuahta Saragih menjelaskan bahwa pihaknya saat ini juga melaksanakan rakor lanjutan guna memverifikasi dan menyelaraskan data kerusakan agar terhubung dengan R3P.
“Kita lakukan pendetailan ulang bersama BPBD kabupaten/kota agar seluruh kerusakan terdata dengan baik. Hasilnya akan disampaikan ke OPD terkait, sehingga penanganannya dapat dilakukan secara bertahap dan terkoordinasi,” jelasnya.
Pemprov Sumut menargetkan penyusunan R3P selesai dan ditetapkan melalui Surat Keputusan Gubernur paling lambat 31 Januari 2026. Dengan demikian, dokumen tersebut dapat digunakan sebagai acuan oleh pemerintah daerah serta menjadi dasar permohonan dukungan dari pemerintah Provinsi maupun Pusat.
Sebelumnya, Mendagri Tito Karnavian menegaskan, pemerintah Pusat terus memantau kondisi fasilitas pelayanan publik di daerah terdampak bencana, mulai dari rumah sakit, Puskesmas, sekolah, infrastruktur, hingga kegiatan sosial dan perekonomian masyarakat.
“Rakor ini penting untuk mengetahui sejauh mana langkah pemulihan yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah. Saya mengapresiasi daerah-daerah di Sumatera Utara yang telah menunjukkan progres dalam penanganan pascabencana,” tutup Tito.
Turut hadir Asisten Pemerintahan Umum Basarin Tanjung, Kepala Dinas Kesehatan Faisal Hasrimi, dan sejumlah pejabat lainnya.
Sebagai bentuk pembinaan terhadap pemerintah kabupaten/kota, Pemprov Sumut akan mengintegrasikan seluruh data hasil rakor ke dalam Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P).
Dokumen tersebut nantinya menjadi pedoman bagi kementerian terkait serta OPD di tingkat provinsi dalam melaksanakan program pemulihan. (RobS/RS)
