-->

Beredar Kabar, 100-an Proyek Ruang Kelas di Langkat Luncur

Sebarkan:

 


Kondisi ruang kelas SDN 057238 air putih Desa Salahaji Kecamatan Pematangjaya masih terlihat belum rampung (Poto : Rabu 21/12026/ mol/mp)



LANGKAT | Beredar kabar kalau proyek rehabilitasi dan pembangunan ruang kelas SDN dan SMPN di Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat akan dilakukan luncuran dari tahun 2025.

Kabar tersebut beredar memasuki akhir tahun 2025 lalu di wilayah pemerintahan kabupaten Langkat, dan menjadi perbincangan khalayak ramai seperti di warung kopi perkantoran Pemerintahan Kabupaten Langkat.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 75 tahun 2025 tentang proyek pemerintah yang luncur, aturan utamanya adalah proyek tidak bisa lagi otomatis dilanjutkan dengan menggunakan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun berikutnya.

Proyek yang belum rampung hingga akhir tahun anggaran 2025 harus dituntaskan pada tahun berjalan dengan syarat yang ketat.

Mekanisme DIPA luncuran yang memungkinkan proyek bermasalah dilanjutkan ke tahun berikutnya secara otomatis ditiadakan.

Data yang dihimpun Metro Online, Kamis (8/1/2026) serta Rabu (21/1/2026) di Kecamatan Pematangjaya terdapat proyek pengerjaan rehabilitasi dan pembangunan ruang kelas baru yang belum rampung hingga memasuki akhir bulan Januari 2026.

Seperti di SDN Air Putih Desa Salahaji terdapat proyek pembangunan ruang kelas serta toilet belum rampung hingga memasuki akhir bulan Januari 2026. Selanjutnya SDN 054926 Desa Salahaji serta SDN 050783 Desa Salahaji juga belum rampung. Bahkan pengerjaannya terhenti dikarenakan tidak tersedianya material bangunan.

Kondisi pembangunan ruang kelas SDN 057767 Bukit kapal Desa Pematang Tengah, Kecamatan Pematang jaya (Poto : Rabu 21/1/2026/mol/mp)


Selanjutnya SDN 057767 Bukit Kapal , SMPN 3 Bukit Kapal Desa Pematang Tengah, kemudian SDN 050784 Limau Mungkur, SDN 053999 Desa Samar Condong serta SDN 056643 Desa Serang Jaya Hilir Kecamatan Pematang sampai saat ini masih dalam proses pengerjaan yang mengakibatkan terkendalanya proses belajar mengajar siswa/i.

Kepala SDN Damar condong Husen Spd mengatakan, mengenai tanggapan saya dalam mengatasi ruang kelas kami membagi shiff pagi dan siang untuk tetap belajar karena kekurangan ruangan yang belum selesai di rehab.

Sementara itu, Kepala SDN 057238 Air Putih Ratna Santi Dewi Spd saat dikonfirmasi melalui pesan wattshapp menyebutkan, “Mengenai pembangunan dan rehabilitasi kelas sedang berjalan, Pak!".

Kepala SDN 056643 Serang Jaya Hilir, Anto SPd yang disebut-sebut sebagai pemborong proyek pembangunan dan rehabilitasi SDN Damar Condong, SDN limau Mungkur saat dikonfirmasi beberapa hari lalu melalui pesan WhatsApp mengatakan "Oh itu saya konfirmasi bang, saya bukan pemborong nya bang, sekedar yang mema, sukan material saja ambil ongkos kirim bang".

Kondisi bangunan ruang kelas yang masih dalam pengerjaan di SDN 053999 damar condong, Kecamatan Pematang jaya (Poto: kamis 8/1/2026/mol/mp)


Saat disinggung mengenai kendala proses belajar mengajar, Anto SPd menjawab lain. “Kalau ada yang bisa dibantu, kasih kabar aja, bang!” ucap kasek SDN Serangjaya Hilir itu.

Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat Ilhamsyah Bangun yang dikonfirnasi mengatakan, akan ada sanksi bila terjadi keterlambatan. “Sebagaimana yang saya sampaikan bahwa pemberian kesempatan kepada penyedia sesuai dengan Perpres tentang Pengadaan Barang Jasa dan konsekwensi dari keterlambatan ini akan diberikan sanksi berupa denda keterlambatan,” katanya. 

Ilhamsyah Bangun melanjutkan, dirinya terus menginstruksikan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) agar terus memantau pelaksanaan pekerjaan. “Terkait pembelajaran yang terganggu, ya sudah pasti. Karena setiap pembangunan maupun rehabilitasi pasti terdampak kepada hal tersebut. Tetapi satuan pendidikan terkait bisa menerapkan pembelajaran double shift, sehingga tidak mengganggu proses belajar mengajar sembari menunggu selesainya proses Pembangunan,” ujarnya.

Saat ditanya besaran denda yang dibebankan kepada rekanan yang proyeknya luncur, Kadis mengatakan di BAP nanti tertera langsung dipotong dari nilai kontraknya. "Saya gak ingat pasti terkait jumlahnya,” sebutnya.

Saat disinggung jumlah proyek pembangunan dan rehabilitasi yang dinyatakan luncur, Ilhamsyah Bangun menyebutkan, bulan dua nanti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akan masuk. “Terlihat nanti itu berapa kegiatan yang mengalami keterlambatan,” sebutnya.(mp/mp)


Sebarkan:
Komentar

Berita Terkini