 |
| Anggota DPRK Aceh Utara, fraksi Partai Aceh, Abdullah M Amin. (Foto : ist.) |
ACEH UTARA | Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Utara Abdullah M Amin melontarkan pernyataan keras terhadap pemerintah pusat terkait penanganan bencana banjir bandang dan longsor yang melanda wilayah Sumatra, khususnya Provinsi Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat.
Pernyataan itu disampaikannya Abdullah M Amin yang akrab disapa Tgk Meulaboh mengaku sangat kecewa melihat sikap pemerintah pusat yang dinilainya lamban, abai, dan tidak menunjukkan keseriusan dalam menangani tragedi kemanusiaan yang telah berlangsung hampir satu bulan sebutnya, Kamis (25/12/2025).
Hingga kini, bencana besar yang telah merenggut korban jiwa, merusak ribuan rumah warga, fasilitas umum, serta melumpuhkan perekonomian masyarakat itu belum juga ditetapkan sebagai bencana nasional.
“Sudah genap satu bulan masyarakat Aceh, Sumut, dan Sumbar hidup dalam penderitaan. Tapi pemerintah pusat seolah memandang ini sebagai sandiwara. Tidak ada empati, tidak ada ketegasan,” ujar Tgk Meulaboh dengan nada tegas.
Menurutnya, ketiadaan status bencana nasional berdampak langsung terhadap lemahnya penanganan di lapangan. Pemerintah daerah dipaksa bekerja dengan keterbatasan anggaran, minim logistik, dan fasilitas kesehatan yang jauh dari memadai.
Akibatnya, banyak korban bencana tidak mendapatkan penanganan optimal, baik dari sisi kesehatan, hunian sementara, maupun pemulihan ekonomi.
“Kalau status bencana nasional ditetapkan, maka negara punya kewajiban penuh untuk mengerahkan seluruh sumber daya. Tapi yang terjadi sekarang, daerah dibiarkan berjuang sendiri,” katanya.
Tak hanya itu, Tgk Meulaboh juga mengkritik keras sikap pemerintah pusat yang menolak bantuan dari pihak internasional. Ia menilai alasan gengsi dan klaim mampu menangani sendiri tidak relevan di tengah krisis kemanusiaan yang begitu besar.
“Ketika membangun proyek, mereka tidak malu mencari bantuan asing. Tapi giliran rakyat tertimpa bencana, malah beralasan gengsi menerima bantuan luar. Ini soal nyawa manusia, bukan soal harga diri,” tegasnya.
Ia menilai sikap tersebut mencerminkan ketidakseriusan negara dalam melindungi warganya. Bahkan, dengan nada sangat keras, Tgk Meulaboh menyatakan jika pemerintah pusat tidak mau menangani Aceh secara serius dan enggan menetapkan status bencana nasional, maka lebih baik Aceh dilepaskan saja.
“Kalau Aceh terus dianaktirikan, jika pusat tidak mau mengurus Aceh dengan sungguh-sungguh, lepaskan saja,” ucapnya lantang.
Tgk Meulaboh juga mengingatkan pemerintah pusat agar bercermin dari pengalaman tsunami Aceh tahun 2004. Meski bencana saat itu hanya melanda wilayah pesisir, proses rehabilitasi dan rekonstruksi memakan waktu lebih dari lima tahun dengan dukungan nasional dan internasional.
Sementara bencana saat ini, menurutnya, jauh lebih luas dan dampak kerugiannya sangat besar.
“Tanpa status bencana nasional, jangan mimpi pemulihan bisa selesai dalam 10 tahun ke depan,” katanya.
Selain itu, ia menyinggung persoalan kerusakan lingkungan yang terus terjadi di Aceh dan wilayah Sumatra lainnya akibat kebijakan pengelolaan alam yang dinilai serampangan. Ia mendesak pemerintah pusat untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh.
Tgk Meulaboh kembali menegaskan negara harus hadir secara nyata di tengah penderitaan rakyat. “Jangan biarkan rakyat terus menjadi korban, bukan hanya oleh bencana alam, tapi juga oleh kelalaian kebijakan,” pungkasnya. (Alman)
