 |
| Tanah longsor di Jalan Durian Kelurahan Wek IV kecamatan Padangsidimpuan Utara. (MOL/Syahrul). |
PADANGSIDIMPUAN | Melapor ke Pusat Pengendali dan Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops-PB) Kota Padangsidimpuan dinilai lambat menanggapi keluhan warga, ditambah lagi rumitnya proses pengaduan.
Penilaian miring itu diungkapkan Nur, warga Kota Padangsidimpuan kepada metro-online.co, Kamis (4/11/2025).
Dirinya telah membuat laporan ke Pusdalops-PB Kota Padangsidimpuan dan nomor kontaknya ia dapatkan dari postingan imbauan di akun media sosialnya milik Letnan Dalimunthe Walikota Padangsidimpuan.
Sepengetahuannya, Pusdalops PB bertugas mendukung penanggulangan bencana dengan menyediakan sistem informasi dan komunikasi, yang meliputi pengumpulan dan pengolahan data, penyebaran informasi kebencanaan, serta memfasilitasi pengerahan sumber daya seperti logistik dan peralatan pada fase sebelum, saat, dan setelah bencana.
Juga sebagai pusat informasi kebencanaan tentu saja harus cepat tanggap. Kecepatan tanggap adalah salah satu prinsip utama dan kunci keberhasilan dalam manajemen bencana, cepat, tepat, efisien, dan efektif.
Sepanjang bulan November 2025 wilayah Tapanuli Bagian Selatan (Tabagsel) dilanda hujan berkepanjangan. Tingginya curah hujan membuat di sejumlah wilayah Tabagsel dilanda bencana Banjir dan Longsor.
Dalam hal ini BMKG juga sudah merilis dan menyampaikan peringatan akan terjadi cuaca ekstrem di wilayah Sumatera Utara, khusunya daerah Tabagsel terhitung sejak 22 sampai 27 November 2025.
Mengingat derasnya hujan dan rawan banjir disertai longsor menghantui warga di Kota padangsidimpuan. Tidak itu saja dampak tingginya curah hujan membuat distribusi air bersih di wilayah itu mati total sehingga warga sulit mendapatkannya dan kondisi ini sudah berjalan 2 Minggu.
Nur pun menghubungi nomor kontak Pusdalops-PB tersebut lewat pesan WhatsApp 081392415449, Minggu (30/11/2024), menyampaikan keluhan terkait krisisnya pasokan air bersih yang melanda Padangsidimpuan akibat terjadinya bencana banjir dan longsor sehingga putusnya pipa transmisi transmisi milik PDAM Tirtanadi.
"Karena tidak ada solusi dari PDAM Tirtanadi saya mencoba meminta bantuan ke Pusdalops Padangsidimpuan, apakah terkait masalah warga ini ada tindakan dari pemko Padangsidimpuan mana tahu bisa mengurangi beban warga, cuman sampai saat ini laporan saya itu tidak ada jawaban," ungkap Nur.
Tidak itu saja, pada Rabu malam, (3/12/2025) Nur juga melaporkan kalau di tempat ia tinggal tepatnya Jalan Durian Kelurahan Wek IV Padangsidimpuan Utara ada jalan diatas tebing yang mengalami longsor dan sangat berdampak pada keselamatan jiwa.
"Saya juga sudah lapor kalau ada tebing yang longsor dan tanahnya juga lambat laun mulai turun kebawah, ini ditakutkan akan berdampak pada keselamatan pengendara dan warga yang rumahnya tinggal disekitaran tebing yang mulai longsor," sebutnya.
"Namun dalam laporan pesan WA itu Pusdalops-PB Padangsidimpuan memberikan balasan agar disuruh mengungsi karena masih turun hujan dan anehnya lagi saya juga disuruh melapor ke Lurah dulu," jelasnya.
Adapun balasan dari Pusdalops-PB tersebut di pesan WhatsApp menyebutkan, "Buat bapak laporan ke kelurahan. Karna data harus dikumpul dan direkap ke kecamatan,secara global di usulkan nanti"
Respon penanganan dan penanggulangan bencana dari warga tersebut dinilai lamban, rumit dan tidak cepat tanggap. Bukannya mengutamakan prinsip cepat, tepat, efisien, dan efektif.
Sibuk Poster
Menanggapi hal tersebut, Ketua LSM Bangsa Institut dan juga Aktivis Pemerhati Kebijakan Publik Parlindungan Harahap menyebutkan, lambannya tindakan dan respon dari Pusdalops-PB Kota Padangsidimpuan sangat memprihatinkan karena berdampak pada kurangnya kepercayaan publik terhadap pemerintah.
"Tentunya di sini saya kecewa, nomor layanan darurat yang dipublikasikan Pemko ternyata tidak responsif saat warga membutuhkan bantuan cepat," ucap Parlindungan, siang tadi.
"Jangan hanya sibuk membuat poster peringatan cuaca ekstrem, kalau ketika masyarakat melapor, tidak ada yang menanggapi," cetusnya.
Parlindungan juga menyebutkan, kalau laporan warga tersebut tentunya sangat urgent. Apalagi mengenai bencana, pastinya menyangkut keselamatan nyawa dan hak dasar warga untuk mendapatkan perlindungan.
“Kami mendesak Pemko Padangsidimpuan segera mengevaluasi kinerja Pusdalops-PB dan memastikan setiap saluran pelaporan darurat bekerja maksimal. Jangan biarkan masyarakat menghadapi ancaman banjir dan longsor tanpa dukungan Pemerintah," pungkas Parlindungan. (Syahrul/ST )
