 |
| Kasubdit Patroli Ditpolairud Polda Sumut AKBP Jenda Kita Sitepu, SH (tengah) bertemu Kepala Bakesbangpol Provinsi Sumatera Utara, Mulyono, ST, MSi bahasa pencegahan TPPO dan PMI non prosedural. (mol/rustam). |
MEDAN | Ditpolairud Polda Sumut dan Bakesbangpol Sumut bersinergi dalam upaya pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan pergerakan Pekerja Migran Indonesia (PMI) non prosedural di Sumatera Utara.
Kesepahaman itu terwujud dalam pertemuan Kasubdit Patroli Ditpolairud Polda Sumut AKBP Jenda Kita Sitepu, SH dan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Provinsi Sumatera Utara, Mulyono, ST, MSi, Kamis (7/11/2025).
Selaku inisiator Proyek Perubahan (yang fokus pada patroli terpadu) AKBP Jenda Kita Sitepu, SH mengatakan, pertemuan itu bertujuan untuk memastikan upaya pencegahan TPPO di lapangan didukung oleh aspek sosial, politik dan kewaspadaan daerah.
Dijelaskan, meskipun Ditpolairud Polda Sumut fokus di laut, Bakesbangpol juga memiliki peran krusial dalam sistem kewaspadaan dini di darat, termasuk memetakan potensi kerawanan sosial yang bisa dimanfaatkan sindikat TPPO.
Pembahasan antara AKBP Jenda dan Kepala Bakesbangpol Mulyono berfokus pada bagaimana Bakesbangpol dapat mengintegrasikan isu TPPO dan PMI ilegal ke dalam program pembinaan ketahanan masyarakat dan kewaspadaan daerah.
Selain itu, kedua belah pihak juga mendorong partisipasi publik, mengaktifkan peran elemen masyarakat dan organisasi kemasyarakatan dalam memberikan informasi terkait perekrutan tenaga kerja secara ilegal.
"Peran Bakesbangpol ini sangat strategis karena mereka memiliki jejaring sampai ke tingkat paling bawah. Dengan melibatkan Bakesbangpol, kita memastikan bahwa isu TPPO ini menjadi perhatian kewaspadaan daerah secara menyeluruh, bukan hanya isu penindakan di laut," jelas AKBP Jenda Sitepu.
Kepala Bakesbangpol Sumut Mulyono ST MSi menyambut baik inisiatif ini dan menyatakan kesiapan lembaganya untuk bersinergi.
"TPPO ini adalah ancaman bagi keamanan bangsa dan masyarakat. Kami siap mendukung dan mengintegrasikan data serta informasi yang dibutuhkan oleh proyek perubahan ini. Kami akan memperkuat saluran komunikasi dengan seluruh elemen masyarakat untuk mengumpulkan informasi dan mencegah warga kita menjadi korban," kata Mulyono.
Dengan kesepahaman terbaru ini jumlah instansi yang turut mendukung program perubahan pencegahan TPPO dan PMI non prosedural terus bertambah. (RE Maha/REM).
