 |
| Foto : Lukmanul Hakim Pengamat Politik UINSU Medan ( MOL/ GN) |
Pertama berdampak pada posisi tawar politik Wakil Bupati Deliserdang Lom Lom Suwondo yang memang kader Partai Gerindra dan kedua Partai Golkar sangat memungkinkan menjadi oposisi di Pemerintahan Deliserdang.
"Hadirnya Asri Ludin pada kegiatan Taklimat Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra mempersepsikan bahwa dia menjadi kader atau akan menjadi kader. Berkaitan itu saya yakin ini akan melemahkan posisi Lom Lom Suwondo yang merupakan kader senior bahkan salah satu pendiri Partai Gerindra di Sumut," kata Lukmanul Hakim Siregar, Minggu (16/11/2025).
Hakim menganalogikan mengapa posisi tawar politik Lom Lom Suwondo menjadi lemah. Hal itu dikarenakan karena keduanya sama-sama menjadi kader Partai Gerindra, sehingga kontestasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Deliserdang dapat dipastikan hanya Asri Ludin yang dimajukan, sebab jauh dari kemungkinan dua-dua dari partai yang sama untuk diusung kembali ke depan.
"Jika dijadikan jadi kader, maka prioritas untuk kontestasi kedepan akan lebih cenderung kepada Asri Ludin Tambunan yang notabenenya Bupati incumbent," ungkapnya.
Kedua lanjut Hakim, ke depan juga berdampak hubungan Asri Ludin dengan Partai Golkar, dimana belakangan ini juga sempat 'memanas' khususnya tingkat Kabupaten.
"Ini akan sekaligus berdampak pada hubungan Bupati dengan partai Golkar. Selama ini kan Golkar diidentifikasi partai pengusung Bupati dan bahkan sudah diberikan kartu anggota Partai Golkar. Jadi kehadiran Asri Ludin itu punya efek domino. Satu sisi melemahkan posisi Lomlom di Partai Gerindra sekaligus melemahkan posisi Bupati di Partai Golkar juga," katanya.
Hakim pun menyebut jika dibaca lebih seksama, ini akan merubah konfigurasi politik kedepan.
"Golkar yang nampaknya sudah terlanjur sakit hati dengan manuver Asri Ludin. Tentunya Golkar akan berupaya keras untuk mencari figur calon berikutnya. Dan tidak ada jaminan juga DPP Gerindra akan melanjutkan kepemimpinan yang tidak stabil di masa sekarang. Semua akan berhitung," sebutnya.
Sebelumnya disebut-sebut hubungan Bupati Deliserdang Asri Ludin Tambunan dengan Partai Golkar 'memanas'. Asri Ludin yang merupakan kader Partai Golkar tidak hadir dalam rangkaian menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) ke-61 Partai Golkar yang digelar Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Sumatera Utara (Sumut) langsung dipimpin Ijeck di Pasar Kamu, Desa Denai Lama, Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deliserdang, Sabtu (18/10/2025) lalu.
Tidak itu saja, baliho Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia bersama Ketua DPD Golkar Sumut Ijeck mengucapakan Dirgahayu Republik Indonesia dipotong tanpa ada koordinasi dan proses pembongkaran baliho langsung dihadiri Asri Ludin Tambunan. Saat itu Ijeck merespon sdengan 'sentilan', bila saat Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) saja baru merapat ke partai.
"Ya itu saya bilang kalau pas kampanye, biasa Kepala Daerah dia merapat ke partai, setelah terpilih kan asik memikirkan rakyat, lupa ke Partai Golkar, tapi gak papa, kita tetap berjuang mendukung pembangunan yang penting adalah bagaimana kepala daerah memang pembangunannya untuk masyarakat," kata Ijeck.
Kondisi saat ini tidak terlepas dari sikap Pimpinan DPRD Deliserdang masing-masing Ketua DPRD Deliserdang Zakky Shahri yang juga Ketua DPC Gerindra Deliserdang, Wakil Ketua DPRD Deliserdang Agustiawan Saragih, Wakil Ketua DPRD Deliserdang Kuzu Serasi Tarigan dan dan Wakil Ketua DPRD Deliserdang Hamdani Syahputra (Ketua DPD Golkar Deliserdang) yang menolak dilakukannya pembahasan P-APBD 2025 sebelum diselesaikan pembahasan RPJMD-nya dan LKPD Tahun 2024.
Penolakan itu, diduga membuat Bupati tidak senang. Bahkan ada juga beberapa kali Pemkab Deliserdang melalui Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Kominfostan) membuat rilis berita negatif terhadap lembaga DPRD.
Tidak itu saja, kehadiran Zakky Shahri dan Hamdani Syahputra yang membuka gerbang agar ratusan siswa-siswi Madrasah Tsanawiyah Swasta (MTS ) Al-Washliyah di Petumbukan, Kecamatan Galang dapat kembali belajar yang sebelumnya digembok pihak Pemkab Deliserdang juga membuat pihak-pihak tidak nyaman.
Zakky-Hamdani juga sempat didemo di Kejatisu berkaitan biaya perjalanan dinas atau yang biasa dikenal dengan SPPD. Walaupun keseluruhan dewan memakai biaya perjalanan dinas, namun hanya keduanya yang dipersoalkan.
Postingan disalah satu akun Instagram dengan judul flayer dalam video SPPD Pimpinan DPRD Deliserdang mencapai angka fantastis 1,1 M, Fraksi Geruduk Kejati Sumut Desak Periksa Zakky Shahri dan Hamdani tersebut di like akun Instagram Asri Ludin Tambunan. (GN)
