 |
| Banjir masih menjadi masalah di Medan bagian Utara. (mol/Rustam). |
MEDAN | Seorang warga Kecamatan Medan Labuhan, Usman, 54, mengaku terkejut saat mengetahui Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan (PBB P2) miliknya naik hingga 900 persen.
"Tahun lalu PBB milikku masih 300.000 rupiah. Sekarang menjadi 2.700.000 rupiah atau naik 900 persen," katanya, Kamis (14/8/2025).
Usman mengaku kecewa dan tidak faham apa yang menjadi penyebab PBB P2 miliknya naik sangat tinggi.
"Walau aku punya duit, tagihan PBB sebesar itu tidak akan aku bayar karena menurutku nilainya tidak masuk akal," tegas Usman.
Sementara itu, dilansir dari instagram-fraksipksmedan, Hj. Nonon, seorang warga Jalan Kertas, Kelurahan Seiputih Barat, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, Sumatera Utara mengaku mengeluh akibat tingginya tarif PBB P2 Kota Medan yang tiap tahun naik.
Hj. Nonon mengaku, besaran tarif PBB P2 atas rumah peninggalan orang tuanya yang harus dibayar tahun ini mencapai Rp 9 juta atau naik sekitar 1000 persen dari tiga tahun sebelumnya yang hanya sebesar Rp 900.000.
Dijelaskan Hj. Nonon, akibat tingginya tarif PBB P2 itu, dia dan sekeluarga serasa tidak memiliki rumah karena setiap tahun harus membayar pajak jutaan rupiah.
"Kami punya rumah tapi serasa tinggal di kontrakan karena besaran pajak yang harus dibayar sudah sama dengan kontrakan," katanya.
Usman dan Hj. Nonon berharap Pemko dan DPRD Kota Medan bisa segera menanggapi masalah kenaikan PBB P2 tersebut karena sangat membebani masyarakat yang saat ini dalam keadaan sulit.
"Jangan sampai masalah ini membesar seperti apa yang terjadi di kabupaten Pati," tegas Usman.
Sebagaimana viral di medsos, ribuan masyarakat Kabupaten Pati, Jawa Tengah baru baru ini melakukan demo besar-besaran menolak kenaikan PBB P2 yang berujung pada penggunaan hak angket DPRD setempat.
Belakang, diketahui PBB P2 di sejumlah kabupaten dan kota juga diketahui naik sangat tinggi termasuk di Kota Medan.
Situasi ini jika tidak segera ditangani tanggapi dengan bijak oleh pemerintah dikhawatirkan akan memunculkan gejolak dari rasa ketidakadilan dalam masyarakat.
"Entah kemana uang PBB digunakan karena sarana umum, jalan dan drainase di Kota Medan masih banyak yang rusak. Bahkan banjir, khususnya di Belawan sekitarnya sampai hari ini belum teratasi pemerintah," kata Agus, warga Kecamatan Medan Belawan. (RE Maha/REM).
