 |
| Mahasiswa yang terluka akibat bentrok di DPRD Sumut. (Mol/Ist) |
Aliansi mahasiswa yang terdiri dari PMII, HMI, IMM, HIMMAH, GMKI, GMNI, PMKRI, KAMMI, dan BEM Nusantara itu menilai kericuhan bukan sekadar insiden spontan, tapi diduga sengaja direkayasa oleh DPRD Sumut bekerja sama dengan aparat keamanan.
Menurut mahasiswa, tidak adanya itikad baik dari para anggota dewan untuk menemui massa aksi menjadi indikasi sikap menutup diri sekaligus upaya mendelegitimasi gerakan mahasiswa.
"Ketua DPRD Sumut, Erni Ariyanti Sitorus, dianggap sebagai sosok yang tidak mampu menerima kritik serta aspirasi rakyat," ujar Ketua DPD GMNI Sumut Armando Sitompul dalam keterangannya, Kamis (28/8/2025).
Aliansi Mahasiswa Sumatera Utara Bersatu juga menilai, selama menjabat, Ketua DPRD Sumut belum pernah terlihat secara langsung hadir untuk menerima aspirasi masyarakat maupun mahasiswa.
"Sikap ini semakin mempertegas lemahnya komitmen DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat," katanya.
Aliansi menuding DPRD Sumut justru mengandalkan aparat kepolisian untuk membubarkan aksi, sehingga menimbulkan benturan fisik dan kekerasan yang dialami mahasiswa di lapangan.
"Kami melihat DPRD Sumut sengaja bersembunyi di balik aparat, membiarkan mahasiswa dipukul dan mendapatkan tindakan represif hanya karena menyuarakan aspirasi," tegasnya.
Atas kejadian ini, mahasiswa menyatakan kekecewaannya terhadap lembaga legislatif daerah yang seharusnya menjadi rumah aspirasi rakyat.
"DPRD Sumut tidak hanya gagal menjalankan fungsi pengawasan, tetapi juga diduga telah bersekongkol dengan aparat untuk meredam suara kritis mahasiswa," pungkasnya. (Sdy/Sdy)
