 |
| FOTO : Acara komisi Informasi (KI) Awards 2024, Senin,(9/12/2024). |
Kegiatan KI Awards 2024 ini dihadiri oleh seluruh pimpinan Badan Publik di lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, pimpinan Badan Publik Pemerintahan Kabupaten/Kota se-Sumut, Forkopimda, serta Ketua Komisi Informasi Pusat. Acara ini menjadi ajang apresiasi bagi Badan Publik yang berkomitmen dalam meningkatkan keterbukaan informasi di Provinsi Sumatera Utara.
Pj. Walikota Tebingtinggi, Dr. Moettaqien Hasrimi, yang didampingi Kadis Kominfo Dedi Parulian Siagian, S.STP., M.Si., menyampaikan bahwa penghargaan ini merupakan hasil kerja keras luar biasa dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Kecamatan, dan Kelurahan di Kota Tebingtinggi.
“Penghargaan ini adalah bukti kerja keras bersama. Semua pihak telah berupaya maksimal memberikan pelayanan publik terbaik kepada masyarakat. Kami berharap penghargaan ini menjadi motivasi bagi seluruh OPD di Pemko Tebingtinggi untuk terus mendukung keterbukaan informasi publik yang lebih baik kedepannya,” ujar Dr. Moettaqien.
Ia juga menambahkan bahwa keterbukaan informasi publik bukan hanya sekadar menjalankan peraturan, tetapi juga strategi untuk menyukseskan program pemerintah, meningkatkan indeks demokrasi, dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan.
“Harapannya, indeks keterbukaan informasi publik Pemko Tebingtinggi terus meningkat sehingga selalu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” tandasnya.
Sementara itu, Pj. Gubernur Sumatera Utara, Agus Fatoni Ahmad, mengapresiasi seluruh pemerintah daerah di Sumatera Utara yang terus berupaya meningkatkan pelayanan publik melalui keterbukaan informasi.
“Kami berharap penghargaan ini dapat menjadi motivasi bagi seluruh pihak untuk terus berinovasi dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, serta meningkatkan kualitas keterbukaan informasi di setiap daerah,” ungkapnya.
Penghargaan kategori 'INFORMATIF' yang diraih Pemko Tebingtinggi menjadi bukti nyata keberhasilan dalam membangun tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel, sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan publik di wilayah tersebut.(HR/HR).
