Kades Pada Hutang Enggak Peduli, Bimtek Telan Rp 12 Juta Uang Desa Tetap Lanjut

Bimtek Kaur Desa SE Deliserdang di Hotel Danau Toba Medan 

DELISERDANG | Meski dikeluhkan banyak Kepala Desa, tapi kegiatan Bimtek yang diselenggarakan di Hotel Danau Toba Medan dan Hotel Karibia Medan tetap dilakukan. Bahkan kepala desa ditelponi oleh orang tertentu wajib mengikuti kegiatan itu dan membayar akomudasi sebesar 12 juta yang sudah ditetapkan penyelenggara Bimtek.

" Kegiatan ini memang peran Abdesi yang berkolaborasi vendor penyelenggara Bintek. Dan pelakunya itu juga. Dah bisa kita reka cukup besar keuntungan penyelenggara kegiatan itu makanya sering kali buat kegiatan yang membebani desa. Ini kami diwajibkan ikut dua orang kaur desa Rp 12 juta. Terpaksa cari utangan lagi," ucap Kepala Desa.

Para Kepala Desa di Kabupaten Deliserdang saat ini tidak ada yang berani melawan tekanan yang ada didalam sistem. Dan Abdesi yang semula dianggap bisa menjadi pelindung dan pembawa aspirasi para Kepala desa sebagai wadah kumpulan, justru diduga terlibat dengan misi kegiatan itu.

Bimtek dengan anggaran 12 juta rupiah dua orang Kaur desa ini dilakukan oleh vendor LMPI Lembaga Mitra Pembangunan Indonesia dan LSMB Lembaga Studi Membangun Bangsa yang diduga adalah pelaksana yang sama. 

Adapun materi yang dibimtekkan adalah tentang Keterbukaan Informasi Publik dan pengelolaan Anggaran Desa. Materi ini menurut Kepala Desa sudah berulangkali dilakukan hingga tidak begitu penting dibandingkan dengan manfaat uang Rp 12 juta itu untuk keperluan desa lainnya, karena masih banyak kebutuhan warga kurang mampu ataupun infrastruktur masyarakat yang harus dibenahi.

Besarnya keuntungan dari menyelenggarakan kegiatan Bimtek Desa menjadi daya tarik hingga rutin dilakukan. Sementara tidak memikirkan kalau kegiatan tak memiliki urgensi itu menghabiskan anggaran desa. 

Ketua Abdesi Deliserdang, Hajeman yang dikonfirmasi wartawan terkait hal ini membenarkan adanya kegiatan bimtek itu namun ia berdalih kalau kegiatan ini tidak dipaksa.

" Tidak ada pemaksaan bagi desa untuk mengikuti kegiatan Bimtek itu. Ini hanya diperuntukan bagi desa yang menganggarkan biaya Bimtek di anggaran desanya," kilah Hajeman.

Sejumlah Elemen Masyarakat dan Pemerhati Hukum yang ada merasa heran mengapa kegiatan Bimtek ini banyak dikeluhkan dan memiliki indikasi Korupsi tapi tidak menjadi atensi oleh Aparat Penegak Hukum.

" Iya heran kita, dugaan korupsi dengan modus bimtek ini sudah viral dan menjadi perhatian masyarakat, tapi kok aparat penegak hukumnya diem saja ya. Ada apa ini, " ujar Wicaksono Aktivis Masyarakat Deliserdang.( Wan)