 |
| Diskusi Penyiapan Rumusan Kebijakan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilu 2024 di Kantor KPU Deliserdang Selasa 26/6/2023 |
Hadir sebagai pembawa diskusi Komisioner KPU Deliserdang Ziaulhaq Siregar, Nazrul Icsan Nasution dan Hendra M Noer. Hadir juga dalam kegiatan diskusi perwakilan 18 Partai Politik peserta Pemilu 2024, NJO Aliansi Bersatu dan sejumlah elemen lainnya.
Dalam penyampaiannya, Ziaulhaq mengatakan kegiatan ini adalah menindak lanjuti rancangan PKPU terkait persiapan dan pelaksanaan pemungutan suara baik dalam negeri maupun luar negeri.
Diskusi ini adalah forum untuk menyampaikan masukan dari Parpol dan elemen masyarakat dalam koreksi proses pemilu yang akan dilaksanakan. Dan kesimpulan dari diskusi akan disampaikan ke KPU Pusat.
Dalam kegiatan itu disediakan ruang melakukan tanya jawab pada masing masing utusan parpol dan elemen yang hadir dalam diskusi.
Ketua DPC PKB Deliserdang Said Hadi berpendapat terkuat Pasal12 ayat tiga poin B, terkait mandat masing masing parpol agar tetap diperbolehkan mengikuti proses penghitungan, karena dikhawatirkan dengan banyaknya parpol tentunya kapasitas ruangan dipikirkan untuk menampung banyaknya saksi masing masing parpol.
" Jumlah suara kapasitas sekitar 300 suara per TPS maximal saya rasa tidak akan memakan waktu dan diminta sumberdaya manusianya yang perlu di persiapkan," sebut Said Hadi.
Komisioner KPU Ziaulhaq menyampaikan terkait kondusifitas di TPS saat penghitungan suara sistem dua panel , TPS itu 8x10 dengan pengeras suara tentunya bisa saja tak fokus.
" Meski demikian proses harus tetap berjalan dan untuk itu diskusi kita ini meminta masukan agar bisa kita sampaikan ke KPU pusat," ujar Ziaulhaq.
Masukan lain dari Sekertaris Nasdem Deliserdang, Koju dengan cara dua panel ini tentunya akan lebih baik di tambah pengawas. Karena bisa bisa kurang pantau nanti kalau dua panel dalam satu ruangan untuk penghitungan suara.
Untuk Perwakilan Partai PPP Deliserdang mengungkapkan pendapat yang memprediksi banyak petugas PPS yang belum memiliki pengalaman proses penyelenggaraan pemilu dan diminta dilakukan bimtek khusus. Dibuat dua panel dan menambah petugas di TPS yang jumlah pemilihnya banyak.
Ziaulhaq menjawab, terkait anggota KPPS bimtek itu hanya dua orang. Dan memang dirasa perlu dibuat bimtek pada KPPS tapi ini juga terkait anggaran. Itu menjadi kendala yang mengikuti bimtek itu ketua dan satu anggota.
" Peningkatan pelatihan petugas KPPS. Penempatan ketua KPPS itu di panel pemilihan suara DPR untuk memonitor. Lalu simulasikan proses pemilihan itu agar diketahui kendalanya, ini masukan dalam diskusi," sebutnya.
PDI perjuangan menyampaikan pendapat terkait sistem dua panel, kami sepakat, terkait PKPU pasal 52 ini akan dibuat dua panel untuk proses penghitungan suara di TPS, untuk pileg dan pilpres.
Sementara masukan dari Golkar meminta pemangkasan proses rekapitulasi di Kecamatan itu ditiadakan dan langsung ke Kabupaten.
" Lembaran KPU ini diminta berlangsung dengan jujur dan ruang celah kebocoran penghitungan itu untuk penghitungan di Kecamatan ulang itu dipangkas. Demi menjaga kemurnian hasil penghitungan suara usai penghitungan suara di TPS masing masing desa. Karena pada prosesnya kerap terjadi kehilangan suara pada proses itu," ujar Wakil Partai Golkar dalam diskusi.
Pada kesimpulannya Diskusi dalam menampung aspirasi kritik dan saran untuk proses pelaksanaan Pemilu 2024 yang diselenggarakan KPU Deliserdang berlangsung lancar dan membuat berita acara poin kesimpulan yang nantinya akan disampaikan pada KPU Pusat.(Wan)
