GAYO LUES | Bappeda Gayo Lues gelar konsultasi publik guna menyempurnakan RANWAL (Rancangan Awal) RKPK (Rencana Kerja Pembangunan Pemerintah Daerah), di Off Room Setdakab setempat, Selasa (7/2/2023).
Kegiatan itu dibuka Pj. Bupati Gayo Lues diwakili Plt. Sekda Gayo Lues Ir. Bambang Waluyo yang diikuti oleh unsur Ketua dan anggota DPRK serta seluruh SKPK Gayo Lues.
Usai membuka acara tersebut, Bambang Waluyo berharap melalui konsultasi publik ini bisa terbentuknya dokumen perencanaan yang komprehensif, sehingga dokumen ini akan menjadi perencanaan anggaran yang bisa diimplementasikan pada anggaran tahun 2024.
Menurutnya, ada beberapa agenda yang harus dimunculkan salah-satu diantaranya berkait dengan upaya penurunan kemiskinan, kestabilan inflasi, termasuk penurunan angka stunting dan pertumbuhan ekonomi.
"Semua pekerjaan harus dilaksanakan bersama-sama dan saling berintegrasi, dan tentunya semua yang diusung akan mencapai tujuan pembangunan yang mewujudkan Gayo Lues sejahtera, sehingga kedepannya Gayo Lues akan lebih bagus lagi," ucapnya.
Kemudian Kepala Bappeda Gayo Lues H. Jata, SE menyebutkan, konsultasi publik bertujuan untuk menyerap aspirasi dari stakeholder diantaranya dari unsur Ketua DPRK dan Anggota. Aspirasi akan menjadi masukan bagi penyempurnaan Ranwal RKPK tahun 2024, sebagai pedoman dalam pelaksanaan musrembang Desa, Kecamatan dan Kabupaten.
Jata menyebutkan Ranwal RKPK tahun 2024 dengan tema Peningkatan Kapasitas, Daya Saing Produk, Produktifitas Komoditi Unggulan dan Peningkatan Layanan Publik serta Penyuksesan Pemilu.
"Agar pembangunan Gayo Lues kedepan menjadi strategis, Pemerintah Gayo Lues harus mampu meningkatkan pelayanan publik, meningkatkan pendidikan, mensukseskan pelaksanaan pemilu, melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi, melakukan promosi komoditi unggulan serta meningkatkan nilai tambah komoditi," pungkas Jata.
Sementara Anggota DPRK Gayo Lues M. Yusuf meminta agar ada rasional anggaran serta pemerintah bisa menjamin harga tetap stabil dan terjual apapun produk yang dikeluarkan oleh masyarakat. "Saya berharap agar pemerintah bisa menggali sumber baru PAD," katanya.
Selain berbagai usulan dari beberapa Anggota DPRK, usulan juga disampaikan oleh beberapa SKPK terkait dengan pembangunan prioritas pada tahun 2024, semua mengarah pada pengentasan kemisikinan dan percepatan pembangunan. (Didi/ed).
