 |
| Ilustrasi ADD yang di peloroti Oknum |
Salah seorang Kepala Desa yang tidak bersedia disebut namanya mengatakan, kalau ia dan sebagian besar Kepala Desa yang ada di Deliserdang ini sudah sangat gerah dan pusing melayani berbagai permintaan, baik itu dari komunitas internal maupun dari lembaga tertentu.
" Permintaan mereka ini tidak bisa dibantah apalagi ditolak, semuanya punya kompeten didalam birokrasi ini. Cuma peningnya kita ini yang punya rencana pembangunan maupun pemberdayaan masyarakat itu kerap ditunda dengan terpaksa. Ada saja kegiatan atau titipan itu, belum lagi digilir setor. Baru baru ini kami juga kena Rp 1 juta perdesa digilir. Kalau bisa memang ADD ini tak usahlah lagi masuk ke Kepala Desa atau Bendahara Desa, capek kami jadi bulan bulanan, mending di titipkan saja ke Pemkab sana, biar mereka yang berurusan terkait pengelolaan Anggaran," ungkapnya.
Sumber menambahkan, untuk tahun 2022 ini sudah puluhan juta dikeluarkan dari ADD sesuai lagu permintaan diantaranya, pengadaan Lampu neon Box di kantor desa seharga Rp 20 juta, pembuatan tapal batas desa Rp 13 jutaan , bimtek Kepala desa kerjasama antar desa 15 juta , Diklat tentang wawasan kebangsaan Rp 5 juta di hotel kotek Berastagi kemarin, lalu Bimtek stanting dari kesehatan 10 juta hotel Danau Toba dan hotel Kanaya Kepala desa gantian dengan Bendahara desa, itu selama tiga hari, dari Senin sampai Kamis lalu Jumat hari ini gantian Bendara desa terkait di hotel danau Toba Rp 5 juta dan yang akan datang tanggal 20 September 2022 Kepala Desa diwajibkan mengikuti bimtek juga ke jogyakarta beberapa hari sampai tanggal 25 dengan biaya yang di ambil dari ADD sebesar Rp 17 juta, itu dilakukan dengan dua gelombang. Disebutkan pula untuk setor lembaga saja untuk kegiatan itu sampai RP 1,4 Milyar.
" Kita sudah pening kali untuk tahun ini sudah Rp 80 jutaan lebih digelontorkan ADD untuk kegiatan yang dimaksud, ini yang hafal saya Rp 70 jutaan tapi seingat saya itu Rp 80 jutaan lebih. Kita hitung saja kalau 70 juta satu desa dikali 380 desa se Kabupaten Deliserdang, uangnya sudah Rp 26.6 milyar. Memang kami sebagian Kepala Desa se Kabupaten Deliserdang ini sudah berencana melakukan aksi protes ke Lembaga terkait bahkan sampai Menteri dan Presiden nantinya," ucapnya.
Terpisah, Ketua Asosiasi Kepala Desa ( Apdesi) Kabupaten Deliserdang Hajeman yang juga saat ini menjabat sebagai Kepala Desa Bandar Labuhan Atas, Kecamatan Tanjung Morawa, Deliserdang saat coba dikonfirmasi,Jum at 16/9/2022 terkait keluhan sejumlah Kepala Desa di Kabupaten belum menjawab. Pesan singkat yang dikirim juga belum dijawab.
APDESI merupakan wadah kumpulan kepala desa yang mana di sebut sebut menjadi perantara melakukan sosialisasi sebagai penghubung kepala Kepala desa yang menjadi anggota komunitas itu, bila ada program, kegiatan bimtek, atau kebutuhan dari lembaga tertentu yang dimaksud.
Sementara itupula Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat LSM Srategi Kabupaten Deliserdang, Indra Prasetyo mengaku sudah lama pihaknya memantau hal ini dan tentunya ada masanya pihaknya akan melakukan langkah langkah hukum baik melaporkan hal itu ke KPK atau Presiden RI.
" Tim kami sebagai LSM yang juga melakukan monitoring penggunaan ADD ini sudah mencium lama gelagat itu, tapi kita tentunya tidak akan berpangku tangan melihat ADD itu mestinya menyeluruh bisa dirasakan manfaatnya bagi masyarakat, bukan sebaliknya jadi ajang kesempatan pihak tertentu memperkaya diri," tegas Indra.( Wan)
