Bendungan dan PLTA Tangga Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) Persero. Foto : Humas Inalum
TOBA| PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) atau INALUM tegaskan untuk terus berkomitmen menjadi rekanan strategis Pemerintah dan masyarakat dalam upaya mewujudkan Kawasan Strategis Nasional Danau Toba.
Hal ini disampaikan oleh Humas Inalum (Persero) Lambas Sianipar, saat dikonfirmasi langsung oleh awak media ini, pada Kamis (5/5/2022), serta membagikan siaran pers rilisnya, per Sabtu (30/4/2022).
Langkah ini merupakan komitmen INALUM dalam memberikan manfaat yang berkelanjutan untuk Kawasan Danau Toba.
Hal tersebut disampaikan oleh Senior Vice Presiden Sekretaris Perusahaan INALUM, Mahyaruddin Ende, menyatakan bahwa INALUM sejak dahulu, ketika berstatus Perusahaan Modal Asing (PMA) hingga sudah berstatus Badan usaha Milik Negara (BUMN) selalu berkomitmen menjadi salah satu motor terdepan dalam pembangunan dan pelestarian Kawasan Danau Toba untuk saat ini dan di masa yang akan datang.
“Lebih dari 4 dekade dalam menjalankan operasi, INALUM berkomitmen untuk menjaga kelestarian Kawasan Danau Toba dan pembangunan masyarakat sekitarnya dan komitmen itu terus berlangsung hingga kini. Karena kami yakin, Danau Toba merupakan berkah untuk Indonesia dan INALUM itu sendiri,” ujar Mahyaruddin Ende.
Usaha pelestarian dan pembangunan kawasan Danau Toba sudah dilakukan oleh INALUM sejak tahun 1976. Ketika INALUM masih berstatus PMA (1976-2013), upaya pelestarian Kawasan Danau Toba dilakukan melalui Otorita Asahan baik melalui pengelolaan environmental fund, dan kontribusi annual fee yang di bayarkan kepada Pemerintah Republik Indonesia.
Selanjutnya, meskipun Otorita Asahan telah mengakhiri masa tugasnya melalui
PERPRES No. 73 Tahun 2018 dan INALUM telah berstatus BUMN pada 2013, Usaha-Usaha pelestarian dan pembangunan kawasan Danau Toba tetap dilakukan melalui dua program utama yaitu Penanaman Pohon Daerah Tangkapan Air dan Pengembangan UMKM.
Direktur Hubungan Kelembangaan Mind ID, Dani Amrul Ichdan, menyampaikan bahwa pengelolaan environmental fund dan annual fee sejak masa PMA hingga penyaluran CSR di masa BUMN dilakukan dengan transparan dan selalu melibatkan masyarakat, sehingga dapat saling mengawasai dan terlaksana dengan efektif.
Hal ini juga dilakukan berdasarkan best
practice dan mengacu pada kaidah smart operation sesuai pilar MIND ID Sustainaibility Pathway sesuai dengan mandat pemerintah dan arahan MIND ID selaku Holding Industri Pertambangan yang menaungi INALUM.
“Pengelolaan Environmental Fund dan Annual Fee di masa PMA serta CSR di masa BUMN, sepenuhnya dilakukan berdasarkan best practice dan mengacu pada kaidah smart operation sesuai pilar MIND ID Sustainaibility Pathway serta mandat pemerintah," sebutnya.
Setelah menjadi BUMN khususnya, MIND ID terus mengawasi optimaliasi penyaluran CSR dari setiap anggota holding termasuk INALUM agar dapat disalurkan dengan optimal dan senantiasa melibatkan masyarakat, sehingga Pada akhirnya Best Practice pengelolaan lingkungan dan CSR di INALUM menjadi milestone utama dalam mewujudkan target MIND ID Group, termasuk INALUM untuk menjadi anggotan ICMM (International Council on Mining and Metals) di 2024,” ujar Dani.
Senior Vice Presiden TJSL/CSR INALUM, Ismail Midi, menyebut sepanjang tahun 2015 -2021, INALUM telah melakukan penanaman lebih dari 700 ribu bibit pohon di kawasan seluas lebih dari 1.400 hektar yang tersebar di 7 Kab/Kota yang menjadi bagian dari Kawasan Danau Toba.
Ismail juga menegaskan program terus dilanjutkan dengan berkolaborasi dengan berbagai pihak demi memaksimalkan usaha pelestarian.
“Sejak tahun 2015 – 2021, PT INALUM (Persero) telah melakukan kegiatan konservasi dengan menanam sebanyak 732.265 pohon pada area seluas 1.410,63 Ha di 7 Kabupaten sekitar Danau Toba.
Kegiatan tersebut bekerja sama dengan beberapa pihak antara lain Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Dinas Kehutanan Provinsi/Kabupaten, Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), LSM, Kelompok Masyarakat, Kelompok Tani Hutan, TNI, Polri dan BUMN Mitra,” ujar Ismail.
Pada tahun 2022, PT Inalum (Persero) merencanakan penanaman 282.148 pohon yang terdiri atas program Konservasi Daerah Tangkapan Air (DTA) Danau Toba dan juga bekerjasama dengan berbagai pihak dengan total luasan tanam seluas 445,37 Ha.
Komitmen ini merupakan dukungan penuh INALUM terhadap program pemerintah Indonesia yang menjadikan wilayah Danau Toba sebagai Kawasan Destinasi Wisata Super Prioritas. Tidak hanya pelestarian lingkungan, Sebagai salah satu bentuk CSR, INALUM juga melakukan upaya pengembangan UMKM yang selama ini menggantungkan hidupnya dari
Danau Toba.
Tercatat sejak tahun 2014 hingga 2021, INALUM telah menyalurkan lebih dari
Rp190 Milyar dalam rangka pengembangan CSR di Sumatera Utara, dimana lebih dari Rp86 Milyar disalurkan kepada 7 Kabupaten di wilayah sekitar Kawasan Danau Toba.
Tentang Indonesia Asahan Aluminium (Persero) PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) (INALUM) adalah BUMN Holding Industri Pertambangan yang melaksanakan Fungsi Holding dan Fungsi Operating.
Didirikan pada 6 Januari 1976, INALUM Menjadi BUMN pada 19 Desember 2013 berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2014 tentang Penetapan PT Indonesia
Asahan Aluminium sebagai Perusahaan Perseroan (Persero).
Asahan Aluminium sebagai Perusahaan Perseroan (Persero).
Melaksanakan fungsi Holding sejak 27 November 2017, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 47 tahun 2017 tanggal 10 November 2017 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Indonesia Asahan Aluminium.
Tanggapan Masyarakat
Terkait dengan ini, salah satu pegiat sosial juga sebagai pemerhati pembangunan Toba, James Trafo, menanggapi hal ini dengan serius, sebagai masyarakat Toba.
Terkait dengan ini, salah satu pegiat sosial juga sebagai pemerhati pembangunan Toba, James Trafo, menanggapi hal ini dengan serius, sebagai masyarakat Toba.
James Trafo menyebutkan, jika PT. Inalum Persero sejak Tahun Anggaran 2014 hingga 2021 mengalokasikan Rp.190 Milyar Dana CSR di Sumatera Utara, sekitar Rp.86 Milyar disalurkan kepada 7 Kabupaten di Wilayah Kawasan Danau Toba.
"Jika demikian, Dana CSR pada kurun waktu selama 8 tahun maka ketujuh Kabupaten di kawasan Danau Toba mendapatkan rata - rata Dana CSR dari PT. Inalum sekitar Rp1,5 Milyar setiap tahunnya untuk satu Kabupaten," sebut James saat memberikan keterangannya, Kamis (5/5/2022).
"Sungguh miris dan tidak sebanding bila saja masyarakat Toba kembali mendapatkan seperti yang pernah tercatat dalam Master Agreement Dana Kompensasi berupa Listrik 2 Mega Watt, Nota kesepahaman Dana Environmental Fund, Dana Development dan Dana Anuual Fee," sebut James.
Ditegaskannya, bahwa sebaliknya Dana CSR sebesar Rp104 Milyar dialokasikan oleh perusahaan yg bergerak dibidang Pembangkit Listrik (4 X 71,5 MW & 4 X 79,2 MW) dan Pabrik Peleburan Aluminium dengan Kapasitas Produksi 250.000 Ton/tahun digelontorkan di luar kawasan Danau Toba. Dana CSR seakan diprioritaskan di kawasan Smelter Plant PT. Inalum.
"Tidak hanya itu, ketika Konsorsium NAA pemilik saham mayoritas, PT. Indonesia Asahan Aluminium mempunyai 4 kewajiban terhadap warga Toba :1. Annual Fee (Tahun 1976) 2. Listrik 2 Mega Watt (Tahun 1981) 3. Environmental Fund (Tahun 1999) 4. CSR (Tahun 2007)," jelas James.
Pasca SK Presiden No. 5/1976 dan terbitnya Perpres No. 26/ 2014 serta regulasi - regulasi BUMN pasca Take Over 2013, masih pantaskah Masyarakat Toba mendapatkan Kesejahteraan dan Pengembangan setara dengan nilai ke empat hal tersebut atau 50% dari yg pernah ada itu, hal ini Masyarakat Toba memohon perhatian serius dari PT. Inalum (persero).
James menambahkan, sekali lagi, inilah tragedi pembangunan Indonesia yang menyedihkan karena Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
"Hal ini telah disulap menjadi “Bumi dan air Sungai Toba Asahan dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh PT. INALUM yang didominasi oleh perusahaan Konsorsium Nippon Asahan Aluminium (NAA) dan BUMN dipergunakan sebesar-besarnya oleh perusahaan Jepang juga para Oligarki anak Bangsa Indonesia dan tidak harus perlu memikirkan kepentingan
Rakyat Toba, ”cetusnya.
Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Toba, Parulian Siregar, saat dikonfirmasi terkait Hal itu, mengatakan bahwa untuk saat ini belum bisa memberikan tanggapan.
"Sementara hal ini tunggu kami bicarakan dulu dengan pak Bupati Toba. Nantilah, sebab situasi sekarang masih libur lebaran Idul Fitri," jawab Parulian. (OS)
