 |
| Kertas mirip DPA proyek di Kota Tebingtinggi, Sumut, yang tersebar. |
Hal ini diduga karena adanya aksi 'borong habis' proyek APBD Pemerintah Kota Tebingtinggi TA 2022 yang diduga dilakukan oleh oknum pejabat yang menyambi sebagai kartel mafia proyek APBD Pemko Tebingtinggi.
Salah seorang pengusaha konstruksi di Kota Tebingtinggi berinisial MCS menceritakannya kesulitan yang dialami pengusaha konstruksi yang berdomisili di Kota Tebingtinggi untuk mendapatkan paket pekerjaan di lingkungan Pemko Tebingtinggi.
"Kami duga hal ini disebabkan karena aksi 'borong habis' pekerjaan proyek APBD oleh yang diduga oknum pejabat legislatif Kota Tebingtinggi. Oknum itu menyambi sebagai kartel proyek APBD TA 2022," ujar MCS kepada wartawan, Minggu (8/5/2022).
MCS mengatakan, pada bulan Maret 2022 dirinya pernah ditawarkan oleh seseorang yang selama ini diketahui dekat dengan lingkaran yang diduga pejabat nyambi kartel proyek APBD di Kota Tebingtinggi.
"Saya ditunjukkan dua lembar kertas yang isinya mirip dengan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) APBD Tahun 2022 pada dua dinas di Pemko Tebingtinggi," jelasnya.
Menurutnya, seseorang yang menawarkan kertas mirip DPA pada dua dinas itu meminta sejumlah uang sebagai uang kewajiban (Kw) agar dapat memperoleh paket proyek pada kedua dinas tersebut.
"Jumlah uang yang diminta itu sebesar 25 persen dari pagu anggaran proyek yang akan diterima apabila disepakati," katanya.
Mendapatkan informasi ini, MCS lalu mencari tau ke dinas yang bersangkutan. Dari keterangan salah seorang pegawai dinas itu disebutkan bahwa semua paket proyek telah habis dikooptasi dan dimonopoli oleh dua orang yang diduga pejabat DPRD Kota Tebingtinggi.
Untuk itu, MCS meminta kepada Wali Kota Tebingtinggi Umar Zunaidi Hasibuan untuk menindaklanjuti informasi ini. Ia memohon agar para pengusaha konstruksi yang berdomisili di kota ini mendapatkan hak dan kesempatan yang sama untuk memperoleh penghasilan dari proyek Pemko Tebingtinggi, terlebih pasca pandemi Covid-19 ini.
MCS juga meminta keadilan dan penegakan hukum kepada aparat penegak hukum (APH) Kota Tebingtinggi untuk mendalami informasi dan sekaligus aduan laporan masyarakat.
"Kami minta APH dapat menyelidiki dugaan adanya dua orang pejabat Legislatif Kota Tebingtinggi yang menyambi sebagai kartel proyek APBD Pemko Tebingtinggi," tutupnya. (Tim/Red)
